JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tenggat waktu satu minggu lewat sudah. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat belum juga melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai (DK) untuk mengambil tindakan terhadap kader-kader bermasalah, dalam hal ini Angelina Sondakh dan Sudewo.

Ketidakjelasan sikap Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam mengambil keputusan penting, telah membuat resah jajaran pengurus partai tersebut. Salah satu alasan lambannya pengambilan putusan tegas itu, karena sulitnya mengumpulkan kader Partai Demokrat

"Mestinya sistem yang ada di partai bisa berjalan dengan baik, agar tidak ada sumbatan yang membuat sitem itu macet. Semua komponen seharusnya saling menghormati dan menghargai, seperti Ketua Dewan pembina PD SBY. Jika seperti ini, PD terlihat tidak kompak," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/2).

Sikap pimpinan partai yang tidak jelas atas rekomendasi DK PD yang juga tidak menertibkan beberapa kader yang bermasalah itu, imbuh dia, membuat situasi yang tidak kondusif dalam rumah tangga partai ini. Bahkan, tak hanya DPP, melainkan sudah merambah hingga ke pengurus di bawahnya. Bahkan, DPD dan DPC seperti bermain tanpa aturan, main lempar, dan tuding sana-sini. “Pengurus harus segera mengambil sikap,” tandasnya.

Sementara itu, Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengakui bahwa hingga kini DPP belum menonaktifkan Angelina Sondakh, karena belum ada waktu yang tepat. Jajaran pengurus sulit dikumpulkan secara bersama. "Rekomendasi putusan DK PD wajib dijalankan DPP. Tapi kami belum melaksanakannya, karena butuh waktu yang tepat untuk mengadakan rapat, mengingat kesibukan kader. Tapi hal itu tidak menjadi masalah, karena secepatnya DPP memecat Angie," jelasnya.

Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR membatalkan rotasi terhadap Angelina Sondakh dari Komisi X ke Komisi III yang kemudian ke Komisi VIII. Angie diputuskan tetap berada di Komisi X DPR. Hal ini didasarkan rapat internal FPD pada hari ini. Pengembalian ini dilakukan setelah melihat reaksi masyarakat dan arahan Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat SBY.(mic/rob)