Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Kunker DPR Ke Luar Negeri
DPR Akan Pangkas Perjalanan Dinas Hingga 40 Persen
Wednesday 26 Sep 2012 09:59:13
 

Suasana Rapat Koordinasi Pimpinan DPR (Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan DPR dan Badan Anggaran DPR RI berkomitmen untuk memangkas perjalanan dinas sebesar 30 - 40 persen dari seluruh Kementerian dan lembaga pemerintah, sebagai bentuk respons masyarakat terhadap perjalanan dinas. "Ini merupakan cara DPR menyikapi suara keinginan masyarakat yang mengkritisi pengeluaran lembaga dan kementerian terkait perjalanan dinas", ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat konferensi Pers, Senin, (24/9).

Selain itu, Rapat Koordinasi Pimpinan DPR juga menyepakati menurunkan belanja barang sebesar 20 persen dan memindahkan ke belanja modal untuk program - program pro rakyat."Kita akan mengoptimalkan hingga 40 persen dan sedikitnya 30 persen dan diharapkan akan menghemat Rp 6 - 8 triliun ini diharapkan dapat untuk pembangunan infrastruktur", ujarnya.

Dia menegaskan, ini merupakan usaha DPR dalam menekan biaya yang tidak penting kemudian diarahkan untuk kepentingan rakyat dan infrastruktur. "Kita mengharapkan alokasi ini diarahkan untuk dana infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan program pro rakyat dalam mengurangi angka kemiskinan", paparnya.

Menurut Marzuki, Pimpinan DPR dan Banggar DPR juga memutuskan cost recovery sebesar 15.5 persen, sementara Khusus tax ratio 12.75 persen jadi 12.87 persen.

Ketua Banggar DPR Achmad Noor Supit dari Partai Golkar mengatakan, Perjalanan dinas itu banyak yang mubazir bahkan dikementerianpun bisa lebih parah. "Paling tidak ini ada kesepakatan politik, karena itu saya berusaha keputusan ini dapat berjalan. Ada tuntutan politik juga dari masyarakat saya ajak pemerintah juga berpikir secara politis", paparnya.

Menurutnya, DPR mengharapkan tahun 2013 ini bisa terlaksana. "ini baru internal saya konsultasikan pimpinan dulu dan juga telah dibicarakan di internal Banggar,mudah - mudahan dapat menjawab respon rakyat", terangnya.(si/dpr/bhc/rby))



 
   Berita Terkait > Kunker DPR Ke Luar Negeri
 
  Studi Banding ke Eropa, Komisi III Akan Habiskan Rp 6,5 Miliar
  Fitra Kembali Kritisi Kunjungan Kerja Para Anggota DPR RI Keluar Negeri
  Kunjungan DPR ke Luar Negeri, Kembali Menuai Kritik
  Komisi I DPR RI Kunjungan Kerja ke Tiga Negara Timur Tengah
  DPR Akan Pangkas Perjalanan Dinas Hingga 40 Persen
 
ads1

  Berita Utama
5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara

Pengurus Partai Ummat Yogyakarta Buang Kartu Anggota ke Tong Sampah

Kreditur Kondotel D'Luxor Bali Merasa Ditipu Developer PT MAS, Tuntut Kembalikan Uang

Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

 

ads2

  Berita Terkini
 
Psikiater Mintarsih Ungkap Kalau Pulau Dijual, Masyarakat akan Tambah Miskin

5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara

Psikiater Mintarsih: Masyarakat Pertanyakan Sanksi Akibat Gaduh Soal 4 Pulau

Terbukti Bersalah, Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara

Alexandre Rottie Buron 8 Tahun Terpidana Kasus Pencabulan Anak Ditangkap

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2