JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi IX DPR akhirnya menepati janjinya untuk mengadili Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam forum rapat kerja, Kamis (8/9). Begitu rapat dimulai, suasana langsung berubah panas. Muhaimin langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan dari sejumlah anggota dewan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan dua pejabat Kemenakertrans tersebut.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning itu, sebagian besar para Komisi IX meminta tanggapan dan kejujuran dari menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentang berbagai spekulasi dugaan keterlibatannya dalam kasus ini. Muhaimin sendiri tidak terpancing dan emosi menanggapi pertanyaan yang diajukan bekas koleganya di Senayan itu.

Bahkan, keponakan mendiang Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, malah terkejut begitu mendengar ada kasus korupsi yang menyeret pejabat di kementerian yang dipimpinnya. Padahal, masalah percepatan pembangunan infrastruktur di daerah transmigrasi sudah menjadi tanggung jawab kepala daerah yang bersangkutan yang ada di 19 kabupaten/kota dalam 13 provinsi.

"Saya kadang kaget, tidak paham, karena yang menentukan tender itu bupati, kuasa di dinas, DIPA di kabupaten, dinasnya juga belum tentu dinas transmigrasi," kata Muhaimin dengan lugas berkelit.

Dalam pemaparannya di hadapan Komisi IX DPR, Muhaimin menjelaskan, dana percepatan infrastruktur pembangunan daerah transmigrasi biasanya disebut dana transfer daerah atau dana infrastruktur daerah. Semua itu ditujukan untuk mendorong percepatan daerah dalam pelaksanaan desentraslisasi.

Dengan nada tinggi, Muhaimin mengaku, dirinya sangat kaget karena Kemenakertrans dituding melakukan tender. Padahal, Kemenakertrans hanya memohon, agar program tersebut bisa dilaksanakan oleh daerah.

"Saya sangat shock, atas dasar apa seolah-olah Menakertrans yang menentukan memenangkan tender, bayar di muka, kalaupun nanti disosialisasikan bupati, itupun kewenangan Kemenakertrans sebatas memberikan pengawasan dan standar-standar. Bupati bisa melaksanakan sepenuhnya, semua pelaksanaan ada di bupati, bukan Kemenakertrans," jelas ketua umum DPP PKB tersebut.(mic/rob)