Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Freeport
DPR Desak Pemerintah Selesaikan Kasus Freeport
Monday 19 Sep 2011 23:05:08
 

Aksi mogok pekerja Freeport (Foto: Reuters Photo)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR mendesak pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan masalah di PT Freeport Indonesia. "Bila ini dibiarkan terus, potensi kehilangan pendapatan ke negara akan semakin membesar, disamping juga akan menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif di sektor migas khususnya," beber Anggota Komisi VII Dito Ganindito di Jakarta, Senin (19/9).

Dito menjelaskan yang terjadi di Freeport akan mempengaruhi para investor asing yang akan menamamkan investainya di Indonesia. Dampak lain dengan berkurangnya pendapatan negara serta menurunnya produksi. "Kejadian ini sudah sekitar seminggu, jadi ini harus segera diselesaikan," jelas Dito.

Sebelumnya, sebanyak 8.000 karyawan Freeport melakukan mogok kerja terkait permintaan kenaikan gaji yang dianggap belum setara. Akibat mogok kerja yang dilakukan para pekerja tambang emas tersebut, pendapatan negara berkurang sebesar 6,7 juta dolar AS.

Di tempat terpisah, Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin, Didik J Rachbini meminta pemerintah harus mempriotaskan perijinan tambang untuk pengusaha domestik sehingga dapat mendukung program nasional. "Ijin tambang harus diprioritaskan pengusaha domestik, dan ESDM dan DPR harus memprioritaskan itu. Yang jelas harus pengusaha dalam dalam negeri. Selain itu wajib dilarang (produk) tambang diekspor," ujar dia.

Menurut dia, dengan adanya dukungan kebijakan tersebut maka proses hilirisasi akan lebih mudah. Namun begitu, hal itu bukan tidak mendapat masalah pada pelaksanaannya, sebab berbagai masalah seperti ekonomi politik, mafia dan rent seekers masih saja ada dan terjadi. "Kalau masalah-masalah itu masih menempel pada kebijakan industri pertambangan kita sampai kapan pun Indonesia tidak akan maju," jelas dia.

Dengan demikian, perlu adanya orientasi kebijakan baru pertambangan migas diantaranya yaitu fokus kepada pertambangan non migas. Sebab, secara pengelolaan lebih mudah misalnya batubara, emas dan lain-lain. "Pertambangan non migas lebih mudah dan murah dibandingkan dengan biaya eksploitasi tambang migas," jelas Didi.(inc/ind)



 
   Berita Terkait > Freeport
 
  Mulyanto: Isu Perpanjangan Izin PTFI Perlu Dibahas oleh Capres-Cawapres di Masa Kampanye
  Legislator Nilai Perpanjangan Ijin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport Indonesia Akan Jadi Preseden Buruk
  Ridwan Hisyam Nilai Pembangunan Smelter Freeport Hanya Akal-Akalan Semata
  Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
  Wahh, Sudirman Said Ungkap Pertemuan Rahasia Jokowi dan Bos Freeport terkait Perpanjangan Izin
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2