JAKARTA, Berita HUKUM - Awal Februari 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi pada Januari 2017 sebesar 0,97 persen. Angka ini merupakan tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Mengingat, pada Januari 2015 tercatat angka inflasi sebesar -0,24 persen (deflasi), sementara Januari 2016 angka inflasi sebesar 0,51 persen.

Meski demikian, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, secara year in year angka inflasi di bulan Januari ini masih pada angka terendah di angka 3,49 persen dibanding 2015 dan 2016, sebesar 4,41 persen dan 6,96 persen.

“Namun, karena saat ini masih awal tahun, kekhawatiran potensi tingginya angka inflasi hingga akhir tahun, tentu patut diwaspadai. Jangan sampai melebihi target 4 persen sebagaimana yang dicanangkan,” kata Taufik kepada Parlementaria, Senin (06/2).

Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan itu menambahkan, kekhawatiran tersebut ditambah dengan kenyataan bahwa penyumbang inflasi terutama adalah harga-harga yang justru diatur oleh pemerintah atau administered price.

“Beberapa harga tersebut terkait dengan perpanjangan STNK dan BPKB dan semacamnya yang tergolong kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mencapai 2,57 persen,” imbuh Taufik.

Sementara itu, masih kata politisi F-PAN itu, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan komoditas lainnya yang justru menjadi perbincangan di awal tahun, justru hanya menjadi penyumbang ketiga sebesar 0,10 persen. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya bagaimana mengelola harga-harga yang menjadi kebijakan pemerintah.

“Kita mendukung kebijakan pemerintah yang akan mengevaluasi harga-harga yang ditentukan tersebut. Sehingga harga-harga bahan pokok tidak sampai terkena imbas dan dampak negatif bagi kemampuan daya beli masyarakat,” tandas Taufik.

DPR meminta, Pemerintah harus memastikan harga-harga tersebut terjangkau. Demikian pula pasokan yang mencukupi bagi masyarakat, semisal cabai, bawang merah dan daging yang seringkali mengalami volatilitas.

“Selain itu, Pemerintah juga harus mengkonkretkan strategi pengendalian yang bisa diterapkan langsung di lapangan,” harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu.(sf/DPR/bh/sya)