JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra mengatakan, dalam dua tahun pertama pemerintahan presiden Joko Widodo banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan terkait perencanaan anggaran yang amat kedodoran. Ia menilai, RAPBN 2017 yang diajukan Pemerintah, kurang realistis.

"Melihat situasi ekonomi nasional dan global sekarang saya menilai APBN 2O17 kurang realistis, terlalu tinggi dalam merencanakan pendapatan maupun belanja," katanya usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016 - 2017, dalam rangka Penyampaian Pidato Presiden RI mengenai RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Politisi F-Gerindra memberikan contoh. Pada APBN 2015 yang lalu, realisasi pendapatan negara hanya 84,66 persen, sementera belanja negara hanya 91,22 persen. Menurutnya, capaian ini semakin terlihat buruk karena target tersebut sudah berkali-kali mengalami revisi.

"Sudah diturunkan targetnya tetap saja tidak tercapai, bahkan di 2016 ini realisasinya jauh sekali dari target," nilai Sutan.

Politisi asal dapil Jambi ini khawatir, hal ini akan kondisi dua tahun sebelumnya, dimana tidak ada kepastian dalam perencanaan keuangan. Yang mengakibatkan, anggaran yg sudah disahkan, tak bisa dilaksanakan karena tak ada dana.

Sutan menilai, hal ini juga berbeda dari tahun - tahun sebelumnya ketika realisasi mencapai 98 persen meskipun target telah dinaikkan. Misalnya pada APBN Perubahan 2012, dimana pendapatan di target sebesar Rp 1.344 triliun, namun realisasinya terkumpul sampai 99,5 persen, atau Rp 1.338 triliun.

Untuk itu, Sutan meminta dalam merumuskan asumsi APBN 2017 agar lebih realistis jangan mengejar pencitraan tapi melupakan kinerja penerimaan.

"Jika ini terus terjadi maka APBN kita akan terjebak hutang, inikan membuat kita bangkrut," tutup politisi yang akrab dipanggil SAH itu.

Sebagaimana dalam pidato Presiden di depan Anggota Dewan, Presiden menjelaskan pendapatan negara dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut penerimaan pajak direncanakan sebesar Rp 1.495,9 triliun.

Sementara, penerimaan negara bukan pajak 2017 ditargetkan sebesar Rp 240,4 triliun. Sementara belanja negara dialokasikan sebesar Rp 2.070,5 triliun yang terdiri belanja pusat Rp 1.310,4 triliun dan transfer daerah serta dana desa Rp 760 triliun. Defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp322,8 triliun atau 2,41 dari PDB.(sf/DPR/bh/sya)