TASIKMALAYA, Berita HUKUM - Rencana pemotongan anggaran di semua kementerian dan lembaga berdampak pada program di daerah. Para delegasi otoritas daerah pun bedatangan ke DPR RI untuk mencari tahu sekaligus meminta dukungan, agar anggaran program di daerah tidak dibatalkan, karena agenda penghematan dari pemerintah pusat.

Salah satunya yang dilakukan delegasi DPRD Kota Tasikmalaya yang menemui Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman, Selasa (10/6). DPRD Kota Tasikmalaya dan Dinas Pariwisata setempat menyesalkan keputusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang membatalkan program desa wisata di Tasikmalaya, lantaran ada pemotongan anggaran.

Seperti diketahui, Kementerian Pariwisata menargetkan 2000 desa sebagai obyek wisata melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) bidang pariwisata. Dan Kota Tasikmalaya mendapatkan 5 lokasi desa yang dijadikan obyek wisata itu. Bahkan, pemerintah setempat sudah menyosialisasikan program desa wisata ke masyarakat. Masyarakat Tasik menyambut gembira sosialisasi ini.

Hanya saja, wacana pemotongan anggaran dari pemerintah pusat kemungkinan besar memupus semua harapan tersebut. Inilah yang disesalkan delegasi DPRD Kota Tasikmalaya di hadapan Sohibul Iman. Mereka meminta DPR untuk memperjuangkan anggaran, agar agenda desa wisata tidak dibatalkan.

Sohibul sendiri menyayangkan pembatalan agenda desa wisata di Tasikmalaya tersebut. Padahal, Tasik sangat potensial dengan industri kreatifnya yang berbasis desa. Pihaknya, berjanji akan memperjuangkan program tersebut di DPR. Menurut Sohibul pemerintah dan DPR sedang membahas secara serius wacana pemotongan anggaran kementerian dan lembaga. Belum ada keputusan atas rencana tersebut. Masih ada waktu sampai 18 Juni 2014.

DPR sebenarnya sangat tidak sepakat dengan rencana pemotongan anggaran itu. Pemotongan, kata Sohibul, akan menurunkan kinerja di semua kementerian dan lembaga, termasuk DPR RI. Bila tidak ada pemotongan secara nasional, maka program desa wisata kemungkinan akan tetap berjalan.(mh/put/dpr/bhc/sya)