Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pekerja Asing
DPRD dan Bupati Konawe Tolak Kedatangan 500 TKA China Saat Pandemi
2020-05-03 14:52:20
 

Ilusrasi. TKA Cina.(Foto: Istimewa)
 
KENDARI, Berita HUKUM - Rencana kedatangan 500 TKA China di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel (PT VDNI) dan PT OSS yang beroperasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, mendapat penolakan tegas. Kali ini penolakan diungkapkan oleh Ketua DPRD Konawe, Ardin dan Bupati Konawe, Kerry Syaiful.

Ardin mengungkapkan, anggota dewan saat ini mengikuti apa yang menjadi arahan dari bupati. Sejak awal kedatangan 49 TKA di VDNI juga sudah mendapat penolakan.

"Kita ikut arahan bupati, penolakan terhadap TKA juga ini untuk kebaikan warga," kata Ardin kepada wartawan, Sabtu (2/5).

Alasan lain yang menegaskan penolakan yakni banyaknya tenaga kerja lokal yang harus dirumahkan di tengah pandemi. Namun TKA malah diterima.

"Ini kan aneh, tenaga lokal kita dirumahkan tapi kita mau datangkan ratusan TKA," imbuhnya.

Bupati Konawe Kerry Syaiful juga menyayangkan jika TKA itu harus didatangkan. Padahal saat kedatangan 49 TKA yang lalu juga mendapat banyak kecaman.

"Kita juga bingung ini, kasian warga Konawe jika 500 TKA itu datang, kita kan tidak tahu corona ini bisa terjadi dengan siapa saja. Tenaga kerja kita juga masih banyak, kenapa harus datangkan dari luar," pungkasnya.

Seperti dikutip, dalam video unggahan kanal YouTube Talk Show Tv One, Jumat (1/5/2020). Ia mengakui pihaknya menolak kedatangan TKA China tersebut.

Sebab, saat ini negara tengah fokus menekan penyebaran corona dan memutuskan untuk mengunci wilayah dari kedatangan asing.

Ia pun mengaku tidak pernah menerima surat resmi mengenai kedatangan TKA China di Sulawesi Tenggara.

"Saya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi. Saya cuma tahu dari pemberitaan saja dari wartawan. Mudah-mudahan kita sepakat menolak. Tapi jangan ada lagi TKA yang sembunyi-sembunyi masuk. Karena ini yang kita khawatirkan," ucapnya.

Sementara itu, saat ditanya terkait akses masuk TKA China, ia pun merasa kecolongan karena mereka lewat jalur laut yang minim pengawasan.

"Biasanya kecolongan kita itu di laut. Tapi ini kan di laut, siapa yang mau mantau," lanjutnya.

Kemudian, ia pun menyinggung janji yang diucapkan oleh Luhut kepada dirinya. Menurutnya, Luhut menjanjikan bantuan terkait kedatangan TKA China. Namun, ia mengaku hingga kini kompensasi yang dijanjikan belum juga dipenuhi.

"Menko Maritim (Luhut) katakan, 'sudah Ker, apa yang kau minta kami siapkan' tapi sampai sekarang kenyataannya juga belum ada, bagaimana kita ini?" kesalnya.

Selain itu, ia pun menyayangkan sikap perusahaan yang mempekerjakan TKA China karena enggan memberikan bantuan kepada warga di Bupati Konawe.

"Perusahaan itu juga harusnya melihat bagaimana dampaknya buat masyarakat Konawe. Saya sampai menyurat ke China, tapi sampai sekarang belum juga ada bantuan. Bagaimana ini. Bahkan kapalnya sampai sudah pulang ke China," ungkapnya.

Tambah dia, "Perusahaan di sini juga tidak ada yang membantu untuk alat kesehatan dan sebagainya. Cuma komunitas masyarakat-masyarakat Tionghoa saja yang bantu"

Diketahui, rencana kedatangan 500 TKA China ke Sulawesi Tenggara sejak 22 April lalu menuai kontroversi.(lir/detik/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pekerja Asing
 
  Kritik Luhut Soal TKA China, Jubir AMIN: Lapangan Pekerjaan Anak Bangsa Semakin Direbut!
  Cegah Kasus Omicron Bertambah, Pemerintah Diminta Tutup Pintu Masuk Bagi TKA
  Sungkono Soroti Banyaknya Buruh Asing yang Masuk ke Indonesia
  974 WNA Masuk ke Indonesia Lewat Bandara Soetta dalam 3 Hari
  Para Anggota DPR Mengkritisi Pemerintah yang Kembali TKA China Masuk ke Indonesia
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2