Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    

Dalam Setahun. 1.500 Tahanan Tewas di Penjara
Thursday 22 Dec 2011 22:17:06
 

Ilustrasi penjara di India (Foto: Unodc.org.)
 
NEW DELHI (BeritaHUKUM.com) – Sepanjang 2011 ini, lebih dari 1.500 orang meninggal dalam tahanan di India. Sebagian besar tahanan yang meninggal berada dalam tahanan polisi atau penjara dan 333 di antaranya di negara bagian Uttar Pradesh.

Sedangkan negara bagian Andhra Pradesh, Bihar dan Maharashtra dengan jumlah lebih 100 tahanan meninggal. Sejumlah besar kematian diakibatkan penyiksaan dalam tahanan. Jumlah kematian itu tercatat dalam periode April 2010-Maret 2011.

Data yang dikeluarkan oleh Komisi Hak Asasi negara tersebut. Namun klaim itu dibantah oleh pemerintah India. Pemerintah selalu menyatakan kematian narapidana dalam tahanan adalah karena sakit, upaya melarikan diri, bunuh diri atau kecelakaan.

Tapi, seperti dilansir BBC, Kamis (22/12), seorang anggota komisi yang tidak disebut namanya mengatakan kepada surat kabar India Express bahwa mereka mengumpulkan data berdasarkan keluhan individu dan juga laporan petugas penjara.

Jumlah narapidana yang meninggal di Bihar mencapai 136 sementara di Maharastra 130 orang. Sedangkan di New Delhi, 22 orang meninggal dalam tahanan. Pada tahun 2008, kelompok hak asasi di Delhi melaporkan 7.468 orang -atau empat orang sehari- meninggal di penjara atau tahanan polisi sejak 2002.(sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2