Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Renovasi Ruang Banggar DPR
Dana Renovasi Ruang Banggar DPR tak Masuk Akal
Sunday 15 Jan 2012 22:04:09
 

Renovasi ruang rapat Banggar DPR yang berukuran 10x10 meter menelan anggaran hingga Rp 20 miliar (Foto: Ist)
 
*Lebih bermanfaat untuk membangun 200 rumah sehat bagi warga miskin

JOMBANG (BeritaHUKUM.com)- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh tak peka dengan kondisi rakyat yang sedang susah dan kerap bertindak di luar akal sehat yang memicu kecaman publik dan kalangan Dewan sendiri. Hal ini dari ulahnya yang rajin membuat proyek minimalis, tapi menelan anggaran yang maksimalis alias tak masuk akal.

Tindakannya yang tak masuk akal teranyar adalah proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang mencapai biaya Rp 20 miliar hanya untuk ruangan 10x10 meter. Padahal, dana sebesar itu akan lebih bermanfaat kepentingan lain bagi rakyat miskin. “Padahal, dana Rp 200 miliar itu bisa untuk membangun 200 rumah warga miskin,” kata Ketua Yayasan Islamic Centre for Democracy and Human Rights Empowerment (ICDHRE), A. Samsul Rijal, Minggu (15/1).

Namun, lanjut dia, Sekjen DPR lebih memilih untuk menciderai hati nurani rakyat yang masih banyak berjuang bertahan hidup untuk mencukupi makan sehari-hari. Bahkan dengan berbagai kemewahan yang ada dalam ruang rapat Banggar DPR itu, dikhawatirkan para para anggota badan kelengkapan Dewan itu tidak akan memikirkan kepentingan rakyat.

“Sikap Sekjen DPR yang mungkin telah diketahui dan disetujui anggota Banggar DPR itu, cermin nyata putusnya hati nurani wakil rakyat dengan konstituennya. Padahal, anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk memperbaiki 200 rumah warga tidak layak huni menjadi rumah sehat. Ruang rapat yang mewah dengan full fasilitas itu, sebenarnya untuk apa. Tindakan ini jelas sengaja mengahambur-hamburkan anggaran dak tidak mempedulikan nasib rakyat kecil,” imbuhnya.

Samsul merasa yakin tindakan Sekjen DPR diketahui para anggota Banggar. Pasalnya, mereka itu turut membahas serta menyetujui besarnya anggaran tersebut. Tidak tertutup kemungkinan adanya permainan antara pihak Setjen dengan para anggota Banggar DPR. “KPK harus mengusut dan mengungkap mega proyek di DPR itu yang berbau korupsi,” tegas Samsul.(sin)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2