JAKARTA, Berita HUKUM - Sebelum meninggalkan ruangan konferensi pers Kejaksaan Agung RI, Wakil Ketua Kejaksaan Agung Darmono mengatakan bahwa, "Kewarganegaraan Djoko Tjandra melanggar hukum!" Tegas Darmono, Senin (17/12).

Secara prosedural, status kewarganegaraan Djoko Sugiarto Tjandra alias Tjan Kok Hui tidak sah. "Syarat untuk mendapat kewarganegaraan Papua Nugini jelas tidak terpenuhi, yakni sudah pernah tinggal di Papua Nugini selama 8 tahun, harus mengusai salah satu bahasa Papua Nugini, dan disetujui oleh 1 kelompok masyarakat yang ada disana," ujar Darmono, dan mengungkapkan di Papua Nugini ada lebih dari seratus suku dengan bahasa yang berbeda.

Pihak Kejaksaan, Depkumham, Interpol, dan Imigrasi akan terus memburu terpidana kasus hak tagih 'Cessie' Bank Bali, yang telah merugikan negara sebesar Rp 904 Milyar itu. "Menurut informasi, Djoko Sugiarto Tjandra hanya sesekali datang ke Papua Nugini, sebulan atau dua bulan sekali, ia menginap di hotel. Lebih sering di Singapura," terang Darmono.

Lanjut Darmono bahwa, "Dalam bulan Januari 2013 atau pertengahan Januari pemerintah Papua Nugini berjanji akan menyetujui permohonan ekstradisi," tambahnya.

Sementara itu R. Silitonga dari Ditjen imigrasi mengatakan, "Tenggat waktu 6 bulan, jika tidak kami akan melakukan tindakan deportasi," ujarnya dengan langkah terburu-buru, karena akan terbang ke Papua Nugini bersama Darmono dan tiga orang lainnya.(bhc/mdb)