Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Hutang Luar Negeri
Demokrat: Di Era Jokowi Yang Naik Cuma Utang
2017-10-05 08:03:49
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa penurunan daya beli masyarakat hanya sebatas isu yang dihembuskan aktor-aktor politik demi kepentingan 2019 menuai kritik.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menjelaskan bahwa penurunan daya beli memang terjadi di pemerintahan Jokowi-JK. Ia bahkan meminta Presiden Jokowi untuk membuktikan ucapannya itu.

"Apabila memang Pak Jokowi menyampaikan seperti itu ya silakan buktikan," tegasnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Dengan nada nyinyir, wakil ketua DPR RI itu mengatakan bahwa kenaikan yang terjadi di era Jokowi bukan pada sektor pertumbuhan ekonomi, tetapi utang negara.

"Yang naik kan cuma utang," sindirnya mengakhiri.

Saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Tahun 2017, di Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, tadi malam (Selasa, 3/10) Jokowi mengatakan bahwa penurunan daya beli masyarakat hanya sebatas isu yang dihembuskan aktor-aktor politik demi kepentingan 2019.

Kata Jokowi, penyebaran isu itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Menurutnya, yang terjadi saat ini hanya sebatas pergeseran pembeli dari luring ke daring. Ini bisa dilihat dari peningkatan jasa kurir yang naik hingga 130 persen di bulan September.

"DHL cek, JNE cek, Kantor Pos cek, saya kan juga orang lapangan, jangan ada yang bantah," tegasnya.(ian/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Hutang Luar Negeri
 
  Pemerintah Tarik Utang Rp 85,9 Triliun Lebih Awal untuk Biayai Anggaran 2025
  Muslim Ayub: Prabowo Subianto Akan Dilantik Sebagai Presiden RI Semoga Bisa Perkecil Hutang Pemerintah
  Sri Mulyani: Pinjaman Luar Negeri Kementerian Prabowo Tembus Rp385 Triliun
  Wakil Ketua MPR : Fokus mengelola utang, bukan membandingkan dengan negara maju
  Utang Negara Menggunung, Prof Didik Rachbini: 82 Parlemen Dikuasai dan Takut Mengontrol Pemerintah
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2