Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    

Demokrat Jamin Copot Angelina Sondakh dari Posisi Wasekjen
Wednesday 22 Feb 2012 23:55:25
 

Angelina Sondakh (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPP Partai Demokrat hingga kini belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemecatan terhadap Angelina Sondakh dari posisi sebagai Wakil Sekjen. Justru yang tengah dilakukan pengurus pusat adalah pengganti sosok tersebut. Keputusan tersebut sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum Anas Urbaningrum.

"Setahu saya, Anas itu tidak mau gembar-gembor soal internal. Dari Wanhor (Dewan Kehormatan-red) itu bisa diumumkan dan bisa tidak diumumkan. Nanti saja diumumkan bersama penggantinya. Nanti disiapkan penggantinya, itu wilayah ketum (Ketua Umum),"kata Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/2).

Menurut dia, hingga kini DPP belum bisa menyampaikan pengganti posisi Angelina, karena belum mengetahui siapa nama yang akan dimunculkan untuk sosok penggantinya tersebut. Soalnya, dengan dicopotnya Angelina, berarti posisi itu kosong dan harus segera dicari penggantinya. Hal ini untuk tetap menjaga jalannya roda organisasi.

Ramadhan menjamin bahwa DPP akan tetap melaksanakan rekomendasi DK tentang pemecatan Angelina Sondakh sebagai Wasekjen Partai Demokrat. Namun pelaksaan pemecatan itu sampai saat ini belum dikeluarkan oleh DPP. Pelaksanaan rekomendasi itu mudah, tapi yang sulit adalah mencari pengganti posisi yang kosong itu.

"Saya sendiri belum dengar nama-nama itu. Dari ketum dan sekjen juga belum pernah menyebutkannya.Tapi pilihan untuk dikosongkan atau tidak, tergantung user, bagaimana Pak Anas dan Pak Ibas. Rekomendasi Wanhor pasti ditindak lanjuti. Justru yang sulit sekarang adalah mencari penggantinya,” jelas dia.

Ramadhan menambahkan, saat ini DPP telah melaksanakan rekomendasi DK tentang Angie, namun diakuinya memang belum ada SK yang dikeluarkan. Tapi dalam pengeluaran SK pemecatan itu, nantinya DPP akan mengumumkan pemecatan sekaligus akan menyampaikan siapa nama pengganti Angie di DPP. "Tinggal yang ditandatangan itu untuk penggantian nama-namanya," jelasnya.

Ramadhan menegaskan, rekomendasi DK soal Angie itu bersifat mengikat dan final, sehingga DPP takkan memperdebatkan dan membahasnya lagi. Namun, jika dalam pleno DPP yang akan dibahas adalah calon pengganti saja. "Wilayah DPP itu hanya menyiapkan penggantinya. Kami jamin pasti Angie akan dicopot," tandasnya.(inc/rob)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril

Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah

Prabowo di Sidang PBB: Indonesia Siap Kerahkan 20.000 Orang untuk Perdamaian Gaza

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ratusan Siswa di Yogakarta Keracunan MBG, Wali Kota Hasto Telepon Kepala BGN

Kepengurusan Partai Ummat Kubu Amien Rais 'Digugat' Para Kader Sendiri

Drama Hukum Tak Berujung, Putusan Final MA Ternyata Dapat Ditambah

KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2