JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR rela mengorbankan citranya auntuk mendukung dan membela rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Paertai ini juga mendukung program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM. Demokrat pun siap untuk menjadi partai yang tidak populis.

"Kami mengorbankan citra dan pencitraan. Demokrat juga mendukung kompensasi berupa BLSM dan beasiswa pendidikan. Kami berpandangan pemerintah berhak menyesuaikan harga BBM bila ICP atau harga minyak Indonesia lebih dari 5 persen,” kata Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dalam penyampaian pandangan fraksinya, saat rapat paripurna di gdung DPR, Jakarta, Jumat (30/3).

Anggota DPR sekaligus juru bicara FPD DPR menyatakan bahwa pihaknya rela mengorbankan citra politik demi mendukung penyelamatan ekonomi nasional melalui penaikan harga BBM. Keputusan ini dipilih, bukan berarti tidak berpihak pada rakyat. "Tidak benar yang mendukung kenaikan BBM tidak berpihak pada rakyat. Demokrat memilih ini untuk menyelematkan ekonomi nasional,” jelas putra bungsu Presiden SBY tersebut.

Sebelumnya, rapar paripurna DPR akhirnya disekors, karena untuk memberikan kesempatan para pimpinan fraksi melakukan lobi. Forum lobi ini ditetapkan pimpinan rapat paripurna terkait dengan besaran Indonesia Crude Price (ICP) yang belum ada kesepahaman bersama antarfraksi yang ada di DPR. Namun, tiga fraksi dipastikan menolak kenaikan harga BBM, yakni FPDIP, FGerindra dan FHanura.(dbs/biz/rob)