Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kemenkumham
Denny Indrayana Pimpin TGPF Mesuji Bentukan Pemerintah
Friday 16 Dec 2011 17:14:12
 

Denny Indrayana (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menjadi Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta Mesuji. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto di Kantor Presiden, Jumat (16/12) sore usai pelantikan pimpinan KPK.

"Tim sudah rapat. Sesuai dengan direktif Bapak Presiden, tim nanti akan segera bekerja diketuai Wakil Menteri Hukum dan HAM Pak Denny, kemudian melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan masalah itu," ujar Menko Polhukam. Unsur-unsur yang dimaksud Djoko adalah Komnas HAM, Kepolisian, serta Pemda Lampung dan Sumatera Selatan.

"Jangka pendeknya adalah bagaimana penyelesaian secara hukum," terang Djoko. Saat ini, lanjutnya, Kepolisian telah menjalankan proses hukum yang diperlukan, baik untuk kasus Mesuji di Sumatera Selatan maupun yang di Bandar Lampung.

Menurut Djoko, sengketa tanah semacam ini sering terjadi dan yang perlu dipikirkan secara jangka panjang adalah bagaimana mencari solusi yang baik untuk mengelola masyarakat dan izin usaha perusahaan.

"Kalau tadi menurut laporan Menteri Kehutanan, ada aturan bahwa ada sekian persen yang memang diperuntukkan bagi plasma masyarakat di sekitar itu, sehingga masyarakat di sekitar itu bisa melakukan usahanya, bekerjasama dengan perusahaan di sekitar itu," ujar Djoko. Salah satu tugas tim ini menurut Djoko adalah untuk menggali lebih lanjut mengenai keadaan di lapangan.(pgi/wmr)



 
   Berita Terkait > Kemenkumham
 
  Menkum HAM RI Dr. Andi Agtas Silaturahmi di Kota Palu, Hadir Advokat Rakyat Agus Salim
  Menkumham Yasonna Laoly Tekankan Pentingnya Literasi Keagamaan Lintas Budaya
  Indonesia dan Belanda Kerjasama Perangi Kejahatan Transnasional
  Ditjen Imigrasi Kemenkumham Perketat Sistem Penerbitan Paspor demi Cegah TPPO dan Calon PMI Non-prosedural
  Legislator Pertanyakan Penunjukan Dirut PT Krakatau Steel Jadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI
 
ads1

  Berita Utama
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat

Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

 

ads2

  Berita Terkini
 
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat

Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"

Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2