JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh ulama asal Poso yang hadir diundang secara khusus di Jakarta Ustad Adnan Arsal, mengatakan dalam Diskusi Publik bertema Memberantas Teroris Tanpa Teror & Melanggar HAM, di Gedung Dakwah DPP Muhammadiyah Jakarta Pusat, sedikit kronologi peristiwa Poso, Kamis (11/4).

"Kami awalnya sudah berdamai sebanyak 4 kali dengan umat nasrani Poso, dan mereka umat kristen kembali melakukan pengingkaran dan kami kembali diserang lagi dari atas," ujarnya.

Dan kami tidak setuju Poso dituduh sebagai sarang Teroris, dan saya sangat menolak ini, atas apa yang dikatakan Kepala BNPT Arsad Mambay, bahwa Jakarta, Solo, Poso, gudang teroris.

"Saya ingatkan kembali bahwa Polisi itu bukanlah malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan dan kami berharap, jangan ada lagi kesalahan dan kekerasan terhadap kami di Poso," tambahnya.

Sejak tahun 2006 aparat Densus 88 yang ada dalam video itu adalah benar dan bukan kami rekayasa, dan rekaman video itu semua adalah asli.

Sementara Angota Komnas HAM yang sudah 5 kali mengunjungi Poso Siane Indriani mengungkapka bahwa pertama kali ke Poso ketika penembakan Koliq yang mengakibatkan Kholiq mati terbunuh.

"Pertanyaan kami adalah kenapa mesti koliq sampai ditembak mati?, padahal dia kan seorang Pegawai Negeri dan almarhum masuk kerja setiap hari," ujarnya.

Dia Kholiq ditembak saat selesai sholat shubuh. Dan disaat yang sama ada penangkapan terhadap ustad Yasin. Pertanyaan ini yang masih mengganjal kami.

Selanjutnya saya di Poso ketika ada kasus penembakan 4 anggota Polisi dan saya langsung melihat kondisi ke 4 korban yang gugur, kembali ada pertanyaan saya mengapa disaat mereka patroli itu namun tidak dilengkapi dengan rompi dan alat yang lengkap?, padahal di Kalora itu merupakan kawasan yang sangat rawan.

"Dan pada Jenazah Amar itu 10 bekas peluru di tubuhnya, begitu juga korban lain, ada bekas luka tembakan jarak dekat, dan menembus lantai," ujarnya kembali.

Sementara Wakil Ketua PBNU, KH. Slamet Effendy Yusuf- MUI/PBNU mengatakan bahwa dalam proses penegakkan hukum, jangan sampai melanggar hukum.

"Densus 88 harus ditinjau ulang keberadaannya, dan pihak Polri harus segera mengkoreksi cara-cara operasi Densus 88, kita harus pahami Indonesia adalah Negara Islam terbesar, maka Islam harus diperlakukan dengan wajar," ujarnya.

Sementara aktivis perempuan dan angota MKRI, Ratna Sarumpet mengatakan bahwa, "yang terpenting bukan sekedar membubarkan Densus 88, tapi kita harus menyeret otak aktor intelektual di balik semua rekayasa terorisme ini, ada yang paling bertanggung jawab, dan saya sudah buat videonya," ujarnya.(bhc/put)