Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Didik J Rachbini Sewot Tantangannya Tak Ditanggapi Jokowi
Sunday 06 Apr 2014 13:39:02
 

Ketua DPP PAN Didik J Rachbini; Orasi Platform PAN - Reformasi Gelombang Kedua, Politik Kesejahteraan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP PAN Didik J Rachbini menantang semua capres untuk mengungkap visi dan misi untuk Indonesia yang lebih baik. Dia pun tampak kecewa ketika Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) tak mau bicara soal visi misi hingga kini.

Menurut dia, menakar seorang capres ataupun partai politik harus dilihat dari visi dan misinya. Namun sayang, hingga kini Jokowi yang mengaku nasionalis belum mau bicara banyak soal visi dan misi.

"Menakar nasionalisme capres maupun parpol kita harus melihat visi misi, harus disampaikan kepada publik karena kita membawa partai yang menang dia akan memimpin 250 juta rakyat tidak boleh ditanya wartawan menghindar, tunggu dulu, mesam mesem, tidak boleh," kata Didik di Jakarta, Sabtu (5/4).

Visi dan Misi bagi capres dirasa penting, dia menjelaskan, hal itu agar rakyat tahu tokoh seperti apa yang hendak dipilihnya nanti.

"Kedua untuk menakar nasionalisme rekam jejak harus dilihat, salah satu yang kita ungkap rekam jejak bagaimana kebijakan sumber daya alam, kasus gas Tangguh dijual USD 3 dolar sampai puluhan tahun," terang dia.

Dia menilai, harusnya dari hasil penjualan gas, Indonesia mampu membangun apa saja. Sayang, hal itu tidak terjadi karena perjanjian yang dibuat oleh pemerintahan era Megawati Soekarnoputri.

"Itu dikalikan bisa bangun apa saja untuk mengentaskan kemiskinan," tegas dia.

Lain halnya dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, menurut dia, Hatta punya visi yang jelas. Meskipun sampai sekarang, Hatta belum memutuskan untuk maju sebagai capres atau cawapres.

"Dia punya satu konsep yaitu renegosisasi kontrak, dari pertambangan itu bagian dari nasionalisme, akses dilakukan reformasi agraria," terang dia.(merdeka/rff/ded/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
  Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
  Eggi Sudjana Laporkan Jokowi soal Dugaan Ijazah Palsu,Tantang UGM Buka Suara
  PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
  PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
ads1

  Berita Utama
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi

Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden

Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman

Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi

Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden

Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman

Mintarsih Ungkap Hak di Balik 'Penggorengan Saham' Sorotan Menkeu Purbaya

Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2