ACEH, Berita HUKUM - Dinilai ingkar janji Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengajukan gugatan class action, kepada empat pihak yang terlibat dalam perundingan damai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang berlangsung pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Keempat pihak itu adalah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atas nama Pemerintah RI, Zaini Abdullah atas nama Pemerintah Aceh, Malik Mahmud atas nama pimpinan GAM, serta Martti Ahtisaari selaku mediator.

Gugatan class action atau gugatan perwakilan untuk memperjuangkan kepentingan publik Aceh hari ini, Selasa (1/10). "secara resmi telah kami ajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk disidangkan, PN Banda Aceh berkewajiban memanggil para pihak yang terlibat dalam gugatan ini, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka,” kata Safaruddin SH, Direktur Eksekutif YARA, kepada wartawan usai mendaftarkan gugatan ke PN Banda Aceh, Selasa (1/10).

Pihak penggugat dari YARA terdiri dari Safaruddin, SH, Yudhistira Maulana, Zilkifli, SKM, Miswar, SH, Rahmatsyah dan Fakhrurazi. Keenam pengurus YARA ini menilai para tergugat ingkar janji dalam merealisasikan dua poin MoU Helsinki, yaitu pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim (Joint Claims Settlement Commission), dan penyediaan lahan dua hektar per orang bagi para konflik Aceh.

"Para korban konflik telah dirugikan, karena tidak dibentuknya Komisi Bersama Penyelesaian Klaim. Merujuk pada MoU Helsinki, seharusnya komisi ini sudah terbentuk sejak tahun 2008, dan kepada semua korban konflik seharusnya sudah diberikan kompensasi atau ganti rugi, atas segala kerugian yang mereka alami di masa konflik Aceh, sejak Desember 1976 sampai Agustus 2005,” papar Safaruddin.

Oleh sebab itu, lanjut Safaruddin, "hakim mesti menyatakan perbuatan para tergugat yang terdiri dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, petinggi GAM Malik Mahmud, serta Martti Ahtisaari selaku mediator perundingan Helsinki telah melakukan perbuatan melawan hukum."

“Para tergugat secepatnya mesti merealisasikan janjinya untuk membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim dan penyediaan lahan masing-masing dua hektar bagi korban konflik,” ujar Safaruddin.(bhc/kar)