JAKARTA, Berita HUKUM - Pembentukan tim transisi peralihan pemerintahan yang dibentuk presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) disambut positif Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

“Presiden SBY mengapresiasi gagasan tersebut. Ide pengalihan kekuasaan dari presiden lama ke presiden baru, pemerintahan lama ke pemerintahan baru, merupakan ide beliau (SBY),” ujar Dipo Alam kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun, lanjutnya, Presiden SBY meminta transisi pemerintahan dibahas setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan gugatan sengketa Pilpres yang diajukan pasangan capres Prabowo Subianto- Hatta Rajasa.

“Setelah ada keputusan MK, Pak SBY akan aktif berkomunikasi dengan presiden terpilih. Dengan demikian, transisinya berjalan bagus,” jelasnya.

Seperti diketahui, presiden terpilih Jokowi mengenalkan nama-nama yang berada dalam tim transisi. Jokowi mengatakan tim tersebut dipimpin seorang kepala staf, yakni Rini Mariani Soemarno.

“Kantor ini dipimpin oleh kepala staf di sebelah saya, Ibu Rini Soemarno. Dibantu empat deputi, Hasto (Kristiyanto), Anies (Baswedan), Akbar (Faizal) dan Andi (Widjajanto),” jelas Jokowi usai peresmian Rumah Transisi di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Dipo Alam selanjutnya mengatakan, pemerintahan SBY akan mendukung penuh persiapan peralihan kekuasaan, karena budaya ini diperlukan bagi keberlangsungan pemerintahan.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa saja yang disiapkan pemerintahan SBY untuk transisi pemerintahan mendatang?

Sejauh ini, kami belum melakukan persiapan. Seperti yang disampaikan Presiden SBY, kami mengapresiasi pembentukan tim transisi dan kami akan membantu jalannya peralihan kekuasaan. Namun, kita harus sabar karena masih ada proses yang berlangsung di MK. Kita tunggu dulu keputusan MK.

Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan target 100 hari terakhir, Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan ), para menko dan menteri-menteri akan tetap fokus dalam beberapa hari ke depan. Sesuai konstitusi, kami tidak ada demisioner, jadi kami akan bekerja sampai 20 Oktober mendatang (pelantikan presiden baru).

Poin apa saja yang perlu disampaikan kepada pemerintahan mendatang?

Masalah persiapan yang berkepentingan kan pemerintahan mendatang. Kami tidak mau mengajarkan. Kalau mereka ingin tahu, ingin berkomunikasi, kami membuka pintu. Kami tunggu mereka saja.

Apakah pemerintahan SBY juga mau membuka diri atau memberi ruang soal APBN kepada pemerintahan baru?

Soal APBN, presiden terpilih masih punya kesempatan. Kami membuat perencanaan anggaran, yang didalamnya memikirkan hak-hak pemerintahan mendatang. Kami tidak mau sembarangan, tidak mau memberatkan pemerintahan mendatang.

Bagaimana kalau mereka menanyakan tentang kinerja sejumlah menteri karena ada yang ‘kasak-kusuk’ ingin jadi menteri lagi?

Kalau mereka minta, kami tentu akan bersikap terbuka. Keinginan Pak SBY, suksesi pilpres atau peralihan kekuasaan harus dipertahankan.

Jangan sampai, presiden yang pernah memimpin dan presiden selanjutnya putus hubungan, tidak ada silaturahmi. Saya yakin, Pak SBY akan bersikap terbuka untuk hal-hal baik.

Apa SBY merasa ditinggal karena ada menterinya mulai bersiap masuk pemerintahan baru?

Kalau ada menteri yang mau pindah ke kabinet baru, silakan mereka menggunakan cara-cara mereka. Pak SBY sama sekali tidak marah atau merasa ditinggalkan. Yang penting, orang itu menyelesaikan tugasnya dalam 100 hari terakhir ini.

Saat membantah informasi Wikileaks, SBY juga membela Megawati, apa itu simbol adanya koalisi dalam pemerintahan mendatang?

Itu sangat wajar. Tahun 1999, SBY dan Mega sama-sama belum memimpin Indonesia, kok dituduh ‘bermain’ dalam masalah pencetakan uang. Itu kan wewenang BI, bukan kewenangan pemerintah atau presiden. Pernyataan itu tidak berarti Pak SBY kasih kode akan berkoalisi dengan Bu Mega. Tapi, bukan berarti beliau tidak mau. Beliau sangat menginginkan rekonsiliasi dan silaturahmi yang baik dengan Bu Mega.(rmol/bhc/sya)