Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pemilu 2014
Drajad Wibowo: Sudah Ada Kesepakatan Hatta dan Muhaimin
Saturday 19 Apr 2014 17:58:38
 

Ilustrasi. Terlihat Ketum PAN Hatta Rajasa (paling kiri) dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (paling kanan) saat di KPU Jakarta.(Foto: BH/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Meski poros koalisi partai berbasis umat Islam dinilai belum cukup kuat untuk menandingi poros Joko Widodo dan poros Prabowo, komunikasi di antara parpol Islam tetap intens. Waketum PAN Drajad Wibowo bahkan menyebut sudah ada kesepakatan antara Ketum PAN Hatta Rajasa dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

"Sudah ada kesepahaman antara kita dan PKB. Komunikasi antara Cak Imin dengan Bang Hatta sangat bagus. Sudah ada kesepakatan," kata Drajad di Warung Daun, Cikini, Jakpus, Sabtu (19/4).

Drajad juga menyebut bahwa sudah ada pembicaraan bilateral antar 4 partai politik. Namun ia enggan menyebut nama partai atau apakah merupakan partai Islam atau partai nasionalis.

"Selain pertemuan di Cikini kemarin, ada juga pembicaraan bilateral antar 4 partai. Salah satunya PAN. Kualat kalau saya mengumumkan melewati Ketum.

Pembicaraan tersebut belum mengerucut, belum sampai nama," ujarnya.

Menurut Drajad, PAN sendiri cenderung mendukung koalisi antara partai Islam dan partai nasionalis. Penyebabnya, Indonesia majemuk sehingga butuh dipimpin oleh berbagai poros.

"Tokoh parpol Islam merasa Indonesia majemuk. Jadi tidak mungkin ada satu orang yang bisa mengelola Indonesia sendirian. Tidak mungkin ada superman," ujarnya.

Nantinya, setelah menetapkan siapa figur capres, pembicaraan akan berlanjut kepada persoalan program yang akan dijalankan.

Hingga saat ini, PAN sudah menjalin komunikasi dengan seluruh partai terkait koalisi tersebut.

Sementara, Poros Indonesia raya dinilai sebagai strategi mencari pemimpin yang tegas. Hal ini dilakukan untuk menyatukan pandangan umat Islam secara politik.

"Saya memahami ini sebagai ijtihad politik," jelas pengamat politik LIPI, Indria Samego, di Jakarta, Sabtu (19/4).

Umat Islam merasa perlu mendapatkan posisi politik yang diperhitungkan. Mereka harus menempati posisi strategis dalam pemerintahan ke depan. Target besarnya adalah mengusung pemimpin yang tegas dan prokepentingan umat Islam.

Menurutnya, koalisi itu secara tidak langsung mendukung capres Gerindra, Prabowo Subianto. Dulu, umat Islam mendukung SBY menjadi presiden. Namun setelah terpilih, SBY dinilai kurang tegas.

Poros Indonesia raya, dinilai Indria, sebagai dialektika jika dihubungkan dengan suksesi SBY kemarin. "Jadi sekarang ingin mencari pemimpin tegas dan berkaliber," jelasnya.

Indria menyatakan, meski pun berhasil menyatukan pandangan politik parpol Islam, belum tentu nantinya masyarakat mengalihkan dukungannya kepada capres yang mereka usung.

Karena rakyat Indonesia memiliki pilihan politik yang independen. "Pada pileg mereka memilih caleg dan partai A. Saat pilpres, belum tentu mencoblos partai yang sama," jelasnya.(detik/irk/rmd/republika/em/rf/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Pemilu 2014
 
  Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
  3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
  Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
  NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
  Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya

Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa

Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya

Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2