Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
BPJS
Duuh, Jokowi Urus BPJS Nyerah tapi Mau Pindahin Ibu Kota
2019-08-26 02:48:22
 

Andre Rosiade, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade mengaku bingung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang punya rencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan tapi terkait urusan BPJS Kesehatan tidak bisa mengatasinya.

Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade tidak mendukung adanya pemindahan ibukota. Pasalnya, banyak permasalahan bangsa seperti diantaranya ekonomi yang belum selesai, termasuk defisit anggaran BPJS Kesehatan.

"Duuh Pak @jokowi. Bagaimana kami mau dukung bapak mengenai ibu kota baru. Urusan BPJS Kesehatan saja pemerintah terindikasi menyerah dan mau minta tolong sama Tiongkok," kata Andre lewat twitternya @andre_rosiade yang dikutip Sabtu (24/8).

Andre mengkhawatirkan juga gara-gara ibu kota baru, nanti malah menyebabkan Indonesia masuk perangkap hutang dengan Tiongkok.

Sementara mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu juga heran kepada Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang selalu bergantung pada China setiap bangsa Indonesia menghadapi masalah.

"Bagi Pak Menkomaritim, sepertinya setiap masalah yang dihadapi bangsa solusinya hanya satu yaitu minta bantuan dari China. Kereta Api cepat, listrik, Garuda, BPJS, tenaga kerja dan lain-lain, semua dimintakan bantuan dari China oleh beliau. Sudah nyerah sehingga semua minta ke China?," katanya.

Padahal, kata dia, menurut aturan BPJS Kesehatan bahwa tidak boleh hutang. Sebab, BPJS bukan bentuk perusahaan dan sumber dana BPJS juga bersumber dari iuran.

"Terus masuknya dari mana? Apa aturan tentang BPJS mau diubah? Saya heran ide Menkomaritim bahwa China ingin bantu BPJS," jelasnya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan perusahaan asuransi China yakni Ping An Insurance menawarkan bantuan untuk mengevaluasi sistem Teknologi dan Informasi (TI) BPJS Kesehatan.

Ping An Insurance merupakan subsidiari dari PA, holding jasa keuangan asal China. Perusahaan ini memiliki layanan asuransi, perbankan, investasi, dan bisnis teknologi.

"Jadi, mungkin itu bisa memperbaiki kelemahan sistem (TI) tersebut," ujarnya.(ris/inilah/bh/sya)



 
   Berita Terkait > BPJS
 
  Legislator Minta Pemerintah Tinjau Kembali Program KRIS
  Bongkar-Pasang Regulasi Bingungkan Peserta BPJS Kesehatan
  Fadli Zon: Inpres BPJS Kesehatan Seharusnya Tidak Mengikat
  Luqman Hakim: Batalkan Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Pelayanan Pertanahan
  Manfaat JHT Cair di Usia 56 Tahun, Netty: Cederai Rasa Kemanusiaan
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2