Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Effendi Gazali
Effendi Gazali: SBY Tak Paham Keadilan Akses Media
Thursday 24 Oct 2013 15:48:51
 

Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi curhat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali mengatakan. Semua pemimpin akan selalu menjadi sorotan pers. Berita yang dihasilkan pers, tergantung pada kinerja seseorang. "Semakin baik kinerjanya, maka akan semakin positif sorotan media, dan sebaliknya," kata Effendi kelahiran Padang, Sumatera Barat (46Th).

Namun, di sisi lain, menurut Effendi, keadilan atas akses media belum tercapai. Adanya media yang dimiliki oleh petinggi partai politik tertentu, ujarnya, menyebabkan perlakukan yang tidak adil kepada partai politik lain.

"Sebuah media, tak akan mem-bully pemiliknya kan," kata Effendi saat dihubungi, Kamis (24/10), Effendi menilai, seharusnya ada prinsip semua media tidak boleh punya afiliasi kepemilikan media, atau sebaliknya, semua media harus memiliki afiliasi tersebut.

"Tapi Presiden memang tidak terlalu paham soal keadilan akses media," kata Effendi sebagaimana dikutip dari Tempo.co.

Rabu 23 Oktober 2013 lalu, Yudhoyono menyatakan dirinya sebagai salah satu korban pers. Ia mengungkapkan hal tersebut di acara Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selain itu, SBY berterima kasih atas kritik dan kecaman dari media telah menjadi cambuk baginya, dalam melaksanakan tugas sebagai kepala negara.(ari/tpo/bhc/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2