Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Eks Koruptor Jadi Komisaris, Arief Poyuono: Langkah Blunder yang Bisa Rugikan Jokowi
2021-08-05 18:53:58
 

Presiden Joko Widodo dan Emir Moeis.(Foto: IG @Jokowi dan Tempo)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono mengomentari soal eks narapidana kasus korupsi, Izedrik Emir Moeis yang diangkat menjadi Komisaris anak usaha perusahaan BUMN.

Arief Poyuono menilai bahwa pengangkatan ini merupakan kesalahan besar (blunder) yang bisa merugikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mantan NAPI kasus Tipikor/TPPU/Suap pun diangkat jadi komisaris," katanya melalui akun bumnbersatu pada Kamis (5/8).

"Bisa jadi ini merupakan langkah blunder yang merugikan Pak Jokowi Roesakkkk," sambungnya.

Sebelumnya, eks narapidana kasus korupsi, Izedrik Emir Moeis resmi ditunjuk sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda.

Dilansir dari Tempo, Pupuk Iskandar adalah anak usaha dari PT Pupuk Indonesia (Persero) yang merupakan perusahaan BUMN.

"Sejak tanggal 18 Februari 2021, ditunjuk oleh pemegang saham sebagai komisaris," demikian tertulis dalam profil Emir Moeis, di situs resmi perusahaan pim.co.id saat diakses pada Rabu, 4 Agustus 2021.

Adapun Emir Moeis terjerat kasus korupsi saat menjabat sebagai anggota DPR RI pada 2000-2013.

Politikus PDIP itu ditetapkan menjadi tersangka pada 26 Juli 2012 dan dijatuhi vonis pada 14 April 2014.

Saat itu, pengadilan menghukum Emir Moeis dengan 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hakim menilai Emir Moeis terbukti menerima hadiah atau janji dari konsorsium Alstom Power Incorporate Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang sebesar US$ 357 ribu saat menjabat Wakil Ketua Komisi Energi DPR.

Akan tetapi, Emir Moeis bebas pada 5 Maret 2016. Bebasnya Emir Moeis saat itui diberitakan sejumlah media nasional.(terkini./bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Pengamat: Tak Elok Puan Rekam Pertemuan Megawati dan Presiden Jokowi
  Hendardi Sebut Jokowi Sibuk Berpolitik Praktis, Pencapaian Visi Misi Bernegara Kian Jauh
  Hendri Satrio: Presiden Jokowi Tidak Bisa Jadi King Maker
  10 Jabatan Luhut Pandjaitan Sepanjang Pemerintahan Jokowi
  Diimingi Minyak Goreng Tenyata Acara Dukung Jokowi di 2024, Warga Kecewa Pilih Pulang
 
ads1

  Berita Utama
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

Penjelasan Polda Metro Soal Curhatan Fahri Calon Siswa Bintara 2021 yang Tidak Lolos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

12 Outlet Ditemukan Pelanggaran, Anies Baswedan Cabut Izin Usaha Holywings di Jakarta

Eddy Santana Desak Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatera

Jangan Sampai Demi Jaga Pertumbuhan, Independensi BI Jadi Bias

Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2