Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi III
Eksekusi Susno, Sarifuddin: Kepolisian Semestinya Kooperatif
Thursday 25 Apr 2013 15:39:00
 

Anggota DPR RI Komisi III, Sarifuddin Sudding.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Belum berhasilnya Kejaksaan melakukan eksekusi terhadap terpidana Susno Duadji menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa dimata masyarakat dalam kasus ini Kejaksaan seakan jatuh wibawanya, kendati telah berusaha keras melakukan eksekusi.

Anggota DPR RI Komisi III, Sarifuddin Sudding turut menyayangkan sikap kepolisian yang justru malah melindungi terpidana korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar 2008.

"Saya kira pihak kepolisian semestinya bisa kooperatif, bukan melindungi terpidana, karena semua kan sudah terang benderang," kata Sarifuddin Sudding kepada Pewarta BeritaHUKUM.com, Kamis (25/4).

Sarifuddin mengungkapkan bahwa kejaksaan telah melakukan berbagai upaya agar eksekusi bisa berhasil, karena memang sudah menjadi tanggung jawab kepada bangsa dan negara demi penegakkan keadilan, sesuai Undang-Undang yang telah diamanatkan, sehingga kepolisian sebagai alat negara pun seyogyanya turut membantu tarik menarik kepentingan.

"Amar putusan Mahkamah Agung itu sudah jelas, diktum (bagian surat keputusan) sudah jelas, kejaksaan harus tegas dan polisi harus bekerjasama," terang Sarifuddin.

Sejalan dengan Sarifuddin, Bima Arya meminta kejaksaan untuk tetap melakukan eksekusi. Menurutnya hukum harus lebih tegas lagi karena secara substansi semua sudah jelas, dan jangan sampai malah partai politik tempat Susno Duadji malah tercemar dalam kasus ini.

"Susno ini baru saja masuk PBB tiba-tiba seolah mendapat beking yang kuat dari partai sehingga citra partai menjadi luntur, jangan sampai partai politik kemudian tercemar, dianggap menjadi bungker para koruptor dan penegak hukum harus bisa lebih tegas lagi, dan jangan mau kalah dengan tekanan-tekanan politik," ujar Anggota DPR RI dari PAN.

Selain itu pemerhati persoalan hukum Harry Hoepoedio mengatakan bahwa langkah Kapolda Jabar semalam justru merugikan pihak kepolisian.

"Tindakan Kapolda Jabar semalam yaitu menghalangi eksekusi Susno Duaji sangat merugikan citra Polri dan menjatuhkan nama baik Kapolri," tegas Harry.(bhc/mdb)



 
   Berita Terkait > Komisi III
 
  Komisi III Soroti Minimnya Anggaran Penanganan Perkara di Pengadilan
  Komisi III Telusuri Insiden Pembakaran Polsek Bendahara
  Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi
  Komisi III Kaji Pelanggaran Hukum Pembangunan di Taman Nasional Komodo
  Komisi III DPR Gelar Rapat Gabungan dengan KPK, Polri, Kejagung dan Kemenkum HAM
 
ads1

  Berita Utama
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah

Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah

Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2