JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin meminta pimpinan DPR mengembalikan surat pergantian pimpinan Fraksi Partai Golkar yang dikirimkan Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Ibnu Munzir.

"Kami mendesak pimpinan DPR dan pihak kesekjenan DPR segera mengembalikan surat tersebut kepada pengirimnya," kata Ade Komarudin di ruang rapat Fraksi Golkar DPR, Nusantara I, Jakarta, Rabu (17/12).

Dia mengatakan Fraksi Golkar tidak ingin DPR sebagai lembaga tinggi negara masuk dalam konflik kepentingan sekelompok orang yang haus kekuasaan dengan menabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut dia, langkah sekelompok orang yang mengatasnamakan DPP Partai Golkar yang mengirimkan surat pergantian pimpinan Fraksi Partai Golkar kepimpinan DPR adalah tindakan keliru.

"Tindakan itu keliru dan memalukan DPP Partai Golkar yang sah dan diakui pemerintah," ujarnya.

Ade Komarudin mengatakan keputusan Kemenkumham terkait dualisme di internal Golkar menyerahkan ke internal partai, sehingga tugas sosial politik Golkar mengacu pada Munas Golkar di Riau 2009.

Hal itu menurut dia apapun langkah PG yang dipandang benar secara hukum adalah hasil Munas Riau 2009.

"Artinya kepemimpinan di bawah Aburizal Bakrie sebagai ketua umum pada Munas Riau 2009 yang diakui pemerintah," katanya.

Dia menegaskan berdasarkan surat Kemenkumham itu berarti pimpinan Fraksi Golkar di DPR yang diakui negara adalah pimpinan fraksi yang ditunjuk pimpinan Golkar di bawah ARB.

Menurut dia, atas dasar itu pihaknya meminta pimpinan DPR untuk tidak menanggapi surat yang diajukan Golkar versi Munas Jakarta.

"Surat yang diajukan itu (dari kubu Agung Laksono) tidak ada dasar hukumnya karena DPR merupakan lembaga negara. Ada aturan yang berlaku dan harus dihargai," ujarnya.

Sebelumnya Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi hasil Munas Jakarta Ibnu Munzir menemui pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepengurusan mengenai Fraksi Golkar di DPR dan MPR.

"Kami mau menyampaikan ketua fraksi yang kami tunjuk, Ketua Fraksi DPR yaitu Agus Gumiwang dan Ketua Fraksi Golkar di MPR Agun Gunandjar," kata Ibnu Munzir di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (17/12).

Dia menjelaskan kedua kubu (Agung Laksono dan Aburizal Bakrie) tidak ada pengesahan dan kepengurusan lama sudah mati secara hukum oleh Munas di Bali dan Jakarta.

Ibnu Munzir mengatakan masyarakat harus melihat psikologis mayoritas anggota Fraksi Golkar menolak Munas Jakarta karena mendapatkan tekanan.

Sementara, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie memberikan statement pada akun media sosial twitternya @aburizalbakrie beberpa jam lalu yang menulis;

1. Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai keputusan Menkumham tentang @Golkar5

2. Keputusan Menkumham belum bisa memberikan pengesahan baik hasil Munas Bali maupun Jakarta.

3. Dlm penjelasan resmi Menkumham juga menyatakan pemerintah akui hasil Munas @Golkar5 sebelumnya di Pekanbaru, Riau.

4. Kepengurusan hasil Munas Riau adalah: saya Ketum dan Idrus Marham Sekjen. Sementara Agung Laksono sbg Waketum, dan Priyo Budi sbg Ketua.

5. Keputusan2 yg dikeluarkan oleh DPP hasil Munas Riau masih sah dan mengikat. Termasuk soal pembentukan fraksi di DPR

6. Fraksi Partai Golkar di DPR saat ini adalah yg sah krn dibentuk sblm ada Munas Bali/Jakarta, dan tdk bs diubah oleh pihak Munas Jakarta.

7. Sbg ketua umum sy siap menjalankan keputusan Menkumham untuk menyelesaikan permasalah @Golkar5 melalui Mahkamah Partai.

8. Jika melalui Mahkamah Partai masalah yg ada tdk bs diselesikan, kami siap menempuh jalur hukum ke pengadilan, sesuai surat Menkumham.

9. Demikian penjelasan singkat saya, semoga bermanfaat.(ella/Antara/bhc/sya)