JAKARTA, Berita HUKUM - Federasi Serikat Kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BUMN melaporkan Menteri BUMN Dahlan Iskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dahlan Iskan dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang upaya menghalang-halangi penyidikan.

Ketua Presidium FSP BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono menyampaikan, seharusnya Dahlan Iskan segera menyerahkan seluruh bukti-bukti yang ada terkait pemerasan terhadap BUMN. Bukan hanya berkoar-koar tidak jelas di publik.

“Seharusnya Dahlan Iskan melaporkan dugaan sekaligus menyerahkan bukti-bukti pemerasan BUMN tersebut ke KPK sebagai institusi yang secara hukum berwenang menangani tindak pidana korupsi,” kata Arief kepada wartawan di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, tadi malam, Rabu (21/11).

Dikatakan Arief, ada satu alat bukti terkait dugaan pemerasan terhadap BUMN yang diadukan Dahlan ke Badan Kehormatan (BK) DPR, yakni berupa kesaksian dari direksi BUMN yang merasa diperas.

Selain itu, Arief juga menduga adanya alat bukti pesan singkat, rekaman panggilan telepon, rekaman CCTV, serta daftar hadir pertemuan yang bisa memperkuat dugaan pemerasan terhadap perusahaan BUMN.

Oleh sebab itu, Arief memaparkan jika laporan ke KPK kali ini bertujuan untuk mendukung upaya pemberantasan prektek pemerasan, serta membantah opini publik yang menilai sikap aktif Dahlan Iskan tersebut hanyalah untuk kepentingan politik pencitraan saja.

“Kami berharap KPK aktif merespon laporan kami dengan segera memanggil Dahlan Iskan dan direksi BUMN yang mengaku diperas untuk selanjutnya mencari bukti pemerasan,” tutup Arief.(bmn/bhc/opn)