JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait tuduhan Badan Intelejen Negara (BIN) Republik Indonesia terhadap sejumlah 41 Masjid di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap terpapar paham radikalisme, pihak Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu serta Federasi Serikat Perkebunan Negara (FSP BUN) menyatakan protes keras tuduhan yang secara tidak langsung terhadap karyawan BUMN yang menggunakan Mesjid di lingkungan kantor tempatnya bekerja yang dianggap adanya Radikalisme.

"Jelas tuduhan ini tanpa bukti dan fakta jelas, sebab Mesjid di lingkungan BUMN hanya digunakan oleh karyawan BUMN untuk menjalankan ibadah sholat. Dan tidak ada kegiatan Radikalisme, kemudian saat jam kerja sudah selesai juga sangat jarang digunakan karena karyawan sudah pulang kerumah masing masing," demikian pernyataan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono pada Selasa (20/11).

Dirinya menambahkan, sangat tidak mendasar dikatakan oleh BIN adanya terpapar gerakan Radikalisme di mesjid-mesjid di lingkungan kantor BUMN. Dan sangat tidak mungkin Ada gerakan Radikalisme di mesjid mesjid BUMN. Sebab Radikalisme itu biasanya tumbuh berkembang karena ketidak puasan dan ketidakadilan atas kebijakan Pemerintah.

Disamping itupun, selaku Ketua Umum FSP BUN ia menyampaikan, "Radikalisme juga muncul biasanya pada masyarakat yang berpendidikan rendah yang mudah terpengaruh oleh isu-isu sosial politik yang mengarah pada politik identitas primodialisme dan rasisisme," ungkapnya.

Sedangkan, karyawan BUMN adalah karyawan yang mayoritas berpendidikan cukup tinggi. "Kemudian tidak ada primodialisme dan rasisme diantara karyawan BUMN di lingkungan kerja," Jelas Arief Poyuono.

Ketua FSP BUN mengatakan, "tidak ada penindasan terhadap karyawan BUMN beragama oleh Pemerintah atau oleh Agama tertentu, jadi tidak mungkin masjid-masjid di BUMN yang banyak digunakan karyawan BUMN beragama Islam terpapar radikalisme," katanya.

"Tidak Ada keterasingan terhadap karyawan BUMN secara Sosial dan Budaya, sehingga kami karyawan BUMN tidak punya sifat Radikalisme. Secara ekonomi kami sangat cukup dimana gaji dan pendapatan kami sangat tinggi dibandingkan pekerja-pekerja non BUMN yang mengunakan standar UMR, jadi tidak mungkin ada Radikalisme masjid-masjid BUMN tempat kami beribadah," tandasnya.

Maka itulah, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu dan Federasi Serikat Perkebunan Negara mendesak Kepala BIN untuk mencabut pernyataan yang mengatakan masjid-masjid di lingkungan BUMN terpapar Radikalisme dan meminta maaf pada umat muslim, khususnya umat muslim yang berstatus karyawan BUMN.

"Karena tuduhan tersebut akan berdampak negatif. Sementara kinerja BUMN yang sudah sangat bagus saat ini bisa saja nanti akan banyak penolakan penolakan dari perusahaan perusahaan dari luar negeri yang memerangi Radikalisme untuk bekerja sama dengan BUMN tempat kami bekerja," cetusnya menyatakan

"Mendesak pada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kepala BIN karena sudah merugikan nama baik BUMN yang sudah dikelola secara baik karyawan BUMN dengan kebijakan kebijakan diterapkan dalam pemerintahan Joko Widodo. Jika tidak ada Respon atas protes kami, Maka kami akan mengkonsolidasi kawan-kawan pekerja BUMN untuk melakukan aksi demo, kepung kantor BIN," pungkasnya.(bh/mnd)