GORONTALO, Berita HUKUM - Ekonomi suatu daerah akan berkembang dan tumbuh pesat harus dibarengi dengan mengurangi kemiskinan agar ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin tidak makin jauh.

"Sehingga pemerintah daerah harus memiliki program dan target pembangunan yang tepat dan jelas sasarannya, terutama bagaimana masyarakat yang sebelumnya miskin, dia akan berpendapatan dan terus meningkat. jadi bukan orang kaya yang makin kaya, miskin tambah miskin," ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Fadel Muhammad pada Seminar Nasional "Membentuk Nation and Character Building Melalui Akselerasi Pembangunan di Provinsi Goprontalo di Universitas Negeri Gorontalo, Selasa (27/9).

Mantan Gubernur Gorontalo ini menceritakan di awal dirinya menjadi Gubernur, Gorontalo yang baru memisahkan dari Provinsi Sulawesi Utara, menduduki peringkat termiskin nomor 2 sesudah Papua,

"Saya berpikir dan bekerja siang dan malam, dan alhamdulillah puncaknya tahun 2008 produksi jagung kita yang diawal hanya 80ribu ton meningkat mencapai 800ribu ton, dan angka kemiskinan turun drastis menjadi 18 persen. namun ketika saya ke Jakarta, naik lagi angka kemiskinan. karena program dan target tidak jelas, hanya buat jalan itu salah coba lihat fakta yang ada," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era SBY mengungkapkan catatan kritis kemiskinan di Provinsi Gorontalo, yakni angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo dari Maret 2016 dibandingkan dengan September 2016 terjadi penurunan sebesar 0,44%. garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 3,37% berarti ada perbaikan pendapatan dari masyarakat miskin. Kemudian lanjut Fadel, indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan jika pada September 2015 sebesar 3,076 pada Maret 2016 menjadi 4,116.

"Artinya dalam kelompok miskin mengalami dinamika, ada yang berhasil keluar dari kemiskinan tetapi ada yang kemiskinannya semakin parah," cetusnya.

Dan tambah dia Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Naiknya indeks kedalaman kemiskinan ini sejalan dengan naiknya ketimpangan pendapatan.

"Perlu kebijakan afirmatif untuk pengentasan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur yang massif memang memacu pertumbuhan ekonomi tetapi jika tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif kelompok miskin tidak mampu mengakses sumber-sumber ekoomi meskipun infrastruktur ekonomi membaik," pungkasnya.(bh/shs)