JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta keseriusan sikap pemerintah terhadap menguatnya nilai mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah. Ia mengingatkan kembali pada sejarah kelam Indonesia ketika krisis moneter melanda dan salah satu penyebabnya adalah karena melemahnya nilai tukar rupiah.

Menurut Wakil Ketua Bidang Korpolkam ini, pemerintah sama sekali tidak melakukan upaya intervensi terhadap menguatnya nilai dolar AS. Ia mengultimatum pemerintah untuk membuat langkah-langkah strategis untuk membuat nilai tukar rupiah kembali kondusif.

"Pemerintah harus berbuat sesuatu. Kelihatan dari langkah-langkah yang ada itu tidak ada intervensi kebijakan yang bisa paling tidak menahan laju depresiasi ini. Ini yang menurut saya bahwa pemerintah harusnya serius," tuturnya saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (31/8).

Politisi Partai Gerindra ini bahkan menyebut bahwa alasan perang dagang global yang disebut pemerintah untuk menenangkan suasana publik merupakan alasan klasik. Ia menyebutkan bahwa negara lain pertumbuhan ekonominya tetap tumbuh walaupun menghadapi perang dagang tersebut.

"Alasan klasik saja itu. Semua negara juga kena dampak itu kok. Tetapi India bisa naik 7 persen, kenapa Filipina bisa di atas 6,5 persen. Mereka terkena dampak juga. Turki bahkan mengalami perang dagang yang hebat, tetapi ia punya strategi untuk meng-counter itu. Jadi, getting intervention rights. Kalau kita ini tidak jelas interventionapa," tegas Fadli.

Politisi dapil Jawa Barat V ini berharap adanya keseriusan dari pemerintah untuk menghadapi fenomena ini. Apalagi dengan adanya kegiatan impor, menurutnya kebijakan tersebut sangat membahayakan karena sama sekali tidak pro terhadap para petani dan rakyat kecil.

"Terlebih fenomena ini ini diselingi juga dengan impor. Di gudang itu sudah banyak beras kita. Kebijakan ini hanya semakin menyusahkan rakyat kecil saja. Di tengah petani akan panen, pemerintah masih mau impor lagi. Saya kira sangat membahayakan tentunya bukan saja terhadap kedaulatan pangan, tetapi juga terhadap kurs kita yang semakin melemah," pungkasnya.(eps/sf/DPR/bh/sya)