Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Fahri Hamzah: Jokowi Kupingnya Kurang Tebal
2018-03-22 18:56:07
 

Ilustrasi. Presiden Jokowi.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat SBY yang meminta pemerintah tidak arogan menanggapi kritik yang dilontarkan Amien Rais. Fahri menilai, posisi Demokrat yang mengkritik pemerintahan Jokowi sudah benar dan sesuai pada tempatnya.

"Memang teorinya begitu. Tugas dari pemerintah adalah menjelaskan. Tugas dari yang di luar pemintahan itu mengkritik. memang harus dibiarin begitu," kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3).

"Jadi sebenarnya bukan arogan. Kupingnya kurang tebal. Maksudnya itu dia nggak tahan dengar kritik," imbuhnya.

Menurut Fahri, setiap pemimpin negara tidak boleh arogan menanggapi kritikan. Seharusnya, pemimpin itu menjelaskan dan mengoreksi atas kritikan yang dilontarkan berbagai pihak di luar pemerintahan.

"Supaya apa? Supaya rakyat dapetnya yang paling baik dari semua kontestasi ide setelah diadu itu hasilnya terbaik," terang Fahri.

Oleh sebab itu, menurut Fahri, kritik Amien Rais yang menyebut bagi-bagi sertifikat tanah sebagai pengibulan itu sah-sah saja. Karena, lanjut dia, bagi-bagi sertifikat tanah bukan tupoksi presiden, melainkan RT dan RW serta pejabat daerah setempat.
"Kemarin Pak Amien sebut pemerintah ngibul. Istilah ngibul itu kan istilah Republik Indonesia, ya terima aja," tutur Fahri.

"Kenapa dia bilang ngibul? Sebab ternyata yang dilakuakan oleh Pak Jokowi di satu sisi kerjaan-kerjaannya Pak Lurah, Pak RT, atau kepala desa atau maksimal pemda," tutupnya.(kumparan/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
  Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
  Eggi Sudjana Laporkan Jokowi soal Dugaan Ijazah Palsu,Tantang UGM Buka Suara
  PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
  PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2