NTB, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyarankan Presiden segera membentuk badan semacam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hal ini terkait pernyataan Menteri Keuangan yang mengatakan sudah ada alokasi awal dana Rp4 triliun untuk menangani pemulihan Lombok, pasca tiga kali diguncang gempa. Namun, Fahri pesimis dana itu bisa mengalir dengan lancar kalau dari mekanisme pemerintahan biasa.

Demikian diungkapkan Fahri di sela-sela memimpin rombongan mengunjungi lokasi gempa Lombok dan meninjau pelayanan dua rumah sakit di Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni RSUD Kota Mataram dan RSU NTB, Minggu (12/8). Beberapa waktu yang lalu, Fahri juga sudah menyaksikan langsung daerah-daerah yang terdampak gempa dan melakukan inspeksi kesediaan logistik di Posko Darurat Gempa TNI.

"Maka saya ingin meminta kepada Presiden untuk membentuk badan seperti BRR dengan Perpu. Presiden bisa membuatnya malam ini atau besok pagi, supaya badan ini sebagai pengguna dana dan kuasa pengguna anggaran, tidak perlu terlalu berbelit-belit harus bertanggungjawab secara teknis dengan birokrasi yang ada, sebab lamban," tegas Fahri.

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu, untuk menangani kasus gempa Lombok memerlukan birokrasi recovery, birokrasi bencana, bukan birokrasi biasa yang harus pakai rapat dahulu dan sebagainya. Sebab, kasus yang terjadi di wilayah Lombok saat ini, tidak bisa ditangani dengan cara biasa-biasa saja, karena efek yang ditimbulkan memang luar biasa besar.

"Jika tidak segera dibentuk badan khusus, maka sendi-sendi masyarakat, terutama sendi ekonomi karena infrastruktur pariwisata yang tidak segera dibangun, bisa benar-benar membuat lumpuh NTB. Apalagi sudah disebut anggarannya ada, kan tinggal dieksekusi," kata politisi dapil NTB itu.(eko/sf/DPR/bh/sya)