JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Farhat Abbas kembali menuding keterlibatan Menakertrans Muhaimin Iskandar kasus dugaan suap pejabat Kemenakertrans. Pasalnya, tiga tersangka kasus tersebut, Dharnawati, I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan memberikan keterangan yang mengarah kepada pucuk pimpinan kementerian tersebut.

“Semuanya sudah ada dalam BAP (berita acara pemeriksaan-red). Seorang asisten Muhammad Fauzi tidak mungkin berani melakukan apapun tanpa izin dari atasan atau bosnya. Saya heran, kenapa asisten yang katanya sudah diberhentikan Kemenakertrans, justru tetap berkeliaran, dan mengatakan setiap pengusaha wajib setor fee 10 persen ke Kemenakertrans untuk menggolkan anggaran proyeknya," kata Farhat Abbas dalam diskusi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/09).

Menurut dia, terungkapnya kasus suap di Kemennakertans ini, bagian dari skenario untuk menjatuhkan Mennakertans Muhaimin Iskandar. Ditegaskan, dalam penegakkan hukum, tak ada istilah pengalihan isu atau siapa pun. "Yang saya tahu, siapapun yang tertangkap dan terbukti melakukan korupsi. Saya yakin, siapapun yang terlibat suap dan melanggar hukum KPK akan menangkapnya. Tak terkecuali Demokrat atau dari partai manapun juga,” tegasnya.

Farhat juga menyebut nama Dani Nawawi. Dani disebut Farhat, mengaku bisa membantu pencairan anggaran di DPR. Dani mengaku sebagai seorang mantan Staf Khusus Mantan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Sesditjen P2KT, I Nyoman Suisanaya, ujar Farhat, yang mengenalkan Dharnawati pada Dani. “Klien kami dikenalkan ke Dani Nawawi yang mengaku sebagai mantan Staf Ahli Mantan Presiden, Abdurahman Wahid. Nyoman menegaskan Dani bisa mencairkan anggaran di DPR, namun pengusaha wajib setor sepuluh persen di muka dari nilai yang akan diputuskan Banggar,” ujarnya.

Adapun Dharnawati, papar Farhat, tidak ada niat untuk melakukan suap. Kliennya, tambah Farhat, tidak pernah mendapatkan proyek di Kemennakertrans. “Klien saya dipaksa untuk mengeluarkan uang. Klien kami adalah satu-satunya yang tidak menyetor sepuluh persen, saya tidak tahu kalau ada pejabat eselon dua berani mencatut nama menteri,” ujar membela kilennya tersebut.

Dharnawati, ujar Farhat, memang tak pernah berhubungan dengan Muhaimin Iskandar selaku Mennakertans. Namun, tegas Farhat, Dharnawati bukanlah orang bodoh tidak percaya saat dikatakan bahwa uang (pelicin) itu untuk Muhaimin.

"Menurut penuturan menteri, dana itu hanya numpang lewat di kementeriannya. Tapi jangan lupa, yang mengusulkan anggaran itu dari kementerian. Penentuan daerah mana yang dapat (program) juga kementrrian. Jadi, jika dikatakan Muhaimin tidak tahu, yah aneh juga. Selama ini para pejabatnya kerap menerima tamu-tamu dari daerah untuk keperluan anggaran di kementeriannya," tandas Farhat.(tnc/rob)