Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Golkar
Ferry Sesalkan Terbitnya Surat Larangan Partai Golkar
2011-07-13 1
 

Ferry Musidan Baldan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA-Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Nasional Demokrat (Nasdem), Ferry Musidan Baldan menyesalkan keluarnya surat dari Partai Golkar yang melarang kadernya untuk bergabung ke ormas yang tidak berafiliasi ke Golkar. Pada surat itu Golkar mengancam akan memecat kadernya jika diketahui bergabung dengan ormas pimpinan Surya Palloh tersebut.

"Jadi sangat mengherankan jika Golkar membuat larangan dengan ancaman memakai tenggat waktu. Golkar ini masih sebuah partai atau sudah berubah menjadi semacam organisasi (maaf) 'debt collector' yg modusnya mengancam, dan memberi tenggat waktu," tuturnya dalam pesan singkatnya yang diterima oleh watrtawan di Jakarta, Rabu kemarin.

Peryataan ini menanggapi adanya beberapa kader Golkar yang bergabung dalam Nasdem, sebuah organisasi yang memiliki kepengurusan di hampir di seluruh Indonesia.

Ferry yang juga merupakan fungsionaris Golkar juga menyayangkan tindakan yang diambil pengurus parpol berlambang pohon beringin tersebut. Dia menilai tindakan itu tidak prosedural karena tidak sesuai dengan mekanisme lazimnya sebuah partai.

"Mengapa tidak ada mekanisme dengan memanggil atau mengkonfirmasi kepada para kadernya ? Jangan sampai terkesan memang sudah tidak menyukai (like and dish like)terhadap kader-kader tertentu," katanya.

Ia menambahkan seseorang berpartai bukan karena paksaan atau pengaruh orang lain. Hal itu dilakukannya dengan kesadaran sendiri dan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan Undang-undang dinyatakan seseorang tidak boleh merangkap keanggotaan sebuah parpol. Tapi tidak ada larangan jika bergabung ke dalam sebuah ormas.

"Larangan itu hanya berlaku jika pemerintah sudah menyatakan ormas itu organisasi terlarang. Jadi bagaimana mungkin kemudian mengeluarkan aturan yg melarang, apalagi jika didefinisikan dengan ormas yang tidak berafiliasi ke Golkar," tanya Ferry.

Ia menambahkan bahwa keluarnya surat itu hanya didasarkan pada ketidak sukaan pengurus Golkar terhadap kader-kader tertentu. Karena bagaimana mungkin Golkar bisa membuat aturan yang melarang kadernya untuk membangun jaringan ke ormas yang memiliki modal sosial.

"Bukankah ini bagian strategi partai yang seharusnya mendorong agar kadernya memiliki modal sosial dengan membangun jaringan. Atau Golkar saat ini tidak butuh lagi kader yang memiliki modal sosial. Atau sekarang Golkar memang hanya butuh kader yg punya modal finansial saja," kata Ferry yang juga anggota KAHMI. rob



 
   Berita Terkait > Partai Golkar
 
  Buka Fun Football Pekan Olahraga KAHMI, Bamsoet Tegaskan Capres Golkar Airlangga Hartarto
  Henry Indraguna Masuk Daftar Dewan Pakar Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024
  Henry Indraguna Kini Menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar
  Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
  Putusan Nama Ketum Lebih Cepat, Ridwan Hisjam Nilai Munas ke-X Seperti Pasar Malam
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

Anggota DPR Soroti Alokasi PMN Garuda Sebesar Rp7,5 Triliun

Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5 Persen

Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2