Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Proyek Kereta Cepat
Fitra: Kereta Cepat Tak Gunakan Anggaran Negara, Omong Kosong!
2016-02-15 13:09:03
 

Ilustrasi. Peletakan batu pertama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden RI, Joko Widodo.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menegaskan tidak mungkin jika mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 dengan nilai US$5,5 miliar atau sekitar Rp 75 triliun sama sekali tidak menggunakan anggaran negara.

Pasalnya, proyek moda transportasi massal sudah dipastikan adalah proyek rugi. Fitra pun melihat beberapa sejarah China, saat melakukan proyek kereta cepat yang selalu merugi ketika kereta cepat dioperasikan, karena harga tiket yang cukup mahal.

"Artinya dalam pengoperasian nantinya, akan subsidi dari pemerintah, guna menyesuaikan tarif, sehingga dapat menggenjot masyarakat penggunaan kereta cepat. Berarti omong kosong kan, jika biaya kereta cepat tanpa APBN. Karena ujung-ujungnnya pemerintah mengeluarkan subsidi," terang Manager Advokasi Fitra, Apung Widadi, di Kantor Fitra Mampang, Jakarta, Senin (15/2).

Dia menambahkan, target perhitungan Management kereta cepat Jakarta-Bandung terhadap target pendapatan per hari kereta cepat akan defisit. Jumlah penumpang per hari akan mencapai 12.000 orang dengan harga tiket Rp225 ribu per orang, maka pendapatan per hari sekira Rp3 miliar, artinya akan ada defisit Rp5 miliar dari target Management kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Jika ada defisit angka, maka akan ada subsidi dari pemerintah, supaya menutupi kerugian," paparnya.

Dia pun mencontohkan kereta api Agro Parahyangan rute Jakarta-Bandung dengan harga tiket Rp60-80 ribu. Menurutnya, dengan harga tiket semurah itu, Agro Parahyangan kesulitan mencapai target penumpang 12.000 per hari.

"Kereta ini saja sulit mendapat 12.000 penumpang. Paling banyak 8.300 penumpang per hari. Ini harga tiket sudah murah. Artinya apa, pemerintah sebaiknya tidak melanjutkan pembangunan proyek ini," terangnya.(mrt/okezone/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Proyek Kereta Cepat
 
  Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana
  Nah.. Keberatan Jonan terhadap Proyek Kereta Cepat Terbukti, Anggaran Membengkak 'Ngemis' ke APBN
  Proyek Kereta Cepat Berubah Dibiayai APBN, Fadli Zon: Sebuah Skandal, Harus Ada Investigasi Serius
  Rachmat Gobel Kritik APBN Dialokasikan untuk Proyek Kereta Cepat
  Syarief Abdullah: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Mendesak
 
ads1

  Berita Utama
Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY

Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'

Dosen UNJ Melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK Serta Meminta Jokowi Dipanggil

KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek dan Lelang Jabatan di Pemkot Bekasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Muhammadiyah Rancang Markaz Dakwah di Mesir Sebagai Pusat Internasionalisasi Islam Berkemajuan

Jampidsus Periksa 2 Saksi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit di Kemenhan

7 dari 8 Pelaku Pengeroyok yang Tewaskan Anggota TNI di Penjaringan Ditetapkan Tersangka

Muhammadiyah Layani Lebih dari 800 Ribu Warga dalam Respon Kemanusiaan

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2