JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah pemuda tergabung dalam organisasi berbasis laskar Islam dengan mengatasnamakan Forum Syuhada Indonesia dan atau FSI melangsungkan jumpa pers yang siap untuk keselamatan umat dan menjaga kedaulatan NKRI di bilangan Jakarta Pusat, tepatnya di Menteng Raya, Jakarta pada, Jumat (16/12).

Selaku Panglima FSI, Diko Nugraha berkata bahwa "Pemerintah telah gagal mensejahterahkan rakyatnya, namun membuka ekonomi sebesar-besarnya oleh asing," ungkapnya saat jumpa pers, yang terlihat ditemani pula oleh Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera, Hardjuno Wiwoho serta Ketua SBSI 92 aktivis buruh, Sunarti, serta Ustad Harien di lokasi acara.

Panglima FSI itu menyampaikan kalau bobroknya Supremasi Hukum di negeri ini ibarat yang tajam menghujam hati rakyatnya sendiri. "Menolak adanya tirani minoritas di Negeri ini (non muslim menjadi raja) dan menolak hadirnya WNA serta pemberian izin hak kepemilikan lahan oleh WNA di negeri ini," ujarnya, ditemani sejumlah orang dengan penutup muka, penampilan layaknya sebagai para jihadis.

Diko mengatakan, pasca Amandemen UUD 45, dimana pascanya amandemen telah mencabik-cabik negeri ini, dan memberi keuntungan pada kaum pemodal. Masuknya warga negara asing ilegal ke Indonesia, menurutnya tidak hanya mengancam keamanan negara, juga mendominasi kepemilikan lahan di Indonesia.

"Kedaulatan rakyat Indonesia terhadap kepemilikan lahan pun sangat rentan penyerobotan oleh warga negara asing. Konstitusi negara memberikan kemudahan bagi para WNA untuk membeli tanah di Indonesia," jelasnya.

FSI berencana melakukan Aksi lempar 'Jumroh', sambung Diko lebih lanjut yang menyampaikan pada gerbang Revolusi, karena ini akan mengancam Sumber Daya Alam (SDA), "Kami menyerukan untuk melakukan sweeping bagi warga negara asing, terutama warga negara China ilegal. Karena ini akan mengancam sumber daya manusia kita. Ini mengancam adanya pertumbuhan pengangguran di Indonesia," tegasnya, di Markas Besar FSI, Menteng, Jakarta, Jumat (16/12).

Karena itu, Diko merasa mestinya umat Islam menolak pemberian hak kepemilikan lahan bagi warga negara asing. "Banyak benteng konstitusi telah tercabik-cabik oleh kepentingan asing. Konstitusi berpihak bagi kepentingan profit bagi kaum asing," cetusnya.

Sementara itu, di lokasi bersamaan Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho, selaku narasum terundang mengutarakan bahwa, kami mendukung dan mengakui Pemerintahan yang sah bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla," Maka itulah kami menuntut agar semua kasus terbengkalai baik di institusi KPK RI dan Kejaksaan agar diselesaikan dengan bijak, baik, itu skandal BLBI, maupun Century," ungkapnya.

"Akibat amandemen UUD di tahun 2002, produk-produk hukum, seperti dimana skandal BLBI bisa dibayangkan 260 juta bangsa Indonesia, masuk dan dikuasai hanya oleh segelintir yang masuk dalam lingkaran Kapitalis dan Liberalis," terangnya.

"Terlalu mahal, dimana Revolusi tidak perlu berdarah-darah. Umat Islam harus bersatu, jangan mau dipecah belah di bumi Indonesia ini. Pada rangkaian aksi pada 4 November, 2 Desember lalu bisa bersatu umat, itu atas dasar Allah SWT," ujarnya.

Sementara, aktivis buruh senior, Sunarti perwakilan SBSI 92, menyampaikan bahwa, banyak kepentingan politik yang dicampur aduk, baik itu ada persoalan Pilkada, Penistaan agama. Sebagai bagian anak bangsa harus cermat dalam menyikapi persoalan yang ada kali ini.

"Ada khususnya persoalan di kaum buruh, dimana adanya tenaga kerja asing, dimana telah berdatangan. Memang sudah banyak ditandatangani dan memudahkan investor asing masuk ke Indonesia," ungkapnya.

"Boleh mendatangkan tenaga kerja, asalkan menanamkan modal, tanpa persyaratan dimana bangsa asing tanpa mengenal bahasa Indonesia," kritiknya lagi.

Bagi Kaum buruh, apabila masuk ke negara lain pasti diberikan syarat dimana dia bekerja, tapi di Indonesia berbeda, tanpa memahami dan mengenal bahasa Indonesia. "Dimana harga diri bangsa, jika bahasa tidak dipakai," tanyanya.

"Orang asing masuk ke Indonesia, tanpa bebas visa. Tanpa membayar visa. Hanya untuk wisatawan. Apakah tenaga kerja masuk ke Indonesia juga?. Itu pertanyaan bagi kami...," tutupnya.(bh/mnd)