Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Tunisia
Gagal Raih Kesepakatan, PM Tunisia Mengundurkan Diri
Wednesday 20 Feb 2013 12:51:35
 

Perdana Menteri Tunisia, Hamadi Jebali.(Foto: Ist)
 
TUNISIA, Berita HUKUM - Perdana Menteri Tunisia Hamadi Jebali akhirnya mengundurkan diri setelah gagal meraih kesepakatan dalam pembentukan pemerintahan baru, Rabu (20/2).

Jebali berupaya untuk membentuk pemerintahan baru untuk merespon krisis politik setelah terbunuhnya pemimpin oposisi Chokri Belaid.

Sebelumnya, dia mengatakan akan mundur jika partai Islamis Ennahda tidak mendukung rencananya untuk membentuk kabinet teknokrat.

Pembunuhan Belaid pada 6 Februari lalu memicu protes massa dan mundurnya pemerintahan koalisi Tunisia.

"Saya bersumpah bahwa jika inisiatif tidak sukses, saya akan mengundurkan dan saya sudah melakukan," kata Jebali dalam sebuah konferensi pers setelah bertemu dengan Presiden Moncef Marzouki.

Jebali menggambarkan langkahnya sebagai sebuah "kekecewaan besar", dia mengatakan mundur untuk "memenuhi janji terhadap masyarakat."

"Rakyat kita kecewa dengan kelompok politisi. Kita harus mengembalikan kepercayaan mereka," kata dia.

Bukan kegagalan revolusi

Dan dia menambahkan: "Gagalnya inisiatif saya bukan berarti kegagalan Tunisia atau revolusi," pernyataan itu ditujukan kepada kerusuhan yang berlangsung dua lalu yang menggulingkan pemimpin otokratik Zine al-Abidine Ben Ali.

Pengunduran diri Jebali memicu komentar dari pemimpin Ennahda Rached Ghannouchi pada Senin, bahwa seluruh partai yang terlibat untuk membangun koalisi menginginkan perdana menteri untuk bertahan.

Ennahda juga mengindikasikan bahwa masih ada harapan untuk membangun sebuah koalisi yang dapat membawa negara ini melaksanakan pemilu, menurut laporan koresponden diplomat BBC Bridget Kendall.

Ghannouchi diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Moncef Marzouki pada Rabu (20/2) untuk membahas masalah krisis.

Tetapi, koresponden BBC melaporkan, kekhawatiran terhadap masalah poltik dan ekonomi dapat memicu protes massa baru dan kekerasan.

Selasa (19/2) kemarin, peringkat kredit yang dikeluarkan oleh Standard and Poor's menunjukan penurunan, dan menyebut situasi politik dapat menyebabkan memburuknya fiskal, eksternal dan ekonomi.(bbc/bhc/opn)



 
   Berita Terkait > Tunisia
 
  Pemerintah Tunisia Umumkan Reformasi setelah Gelombang Demonstrasi
  Kondisi Darurat di Tunisia Usai Ledakan
  Serangan di Pantai Sousse Tunisia Tewaskan 39 Orang
  Aksi Antiterorisme di Tunisia Dihadiri Puluhan Ribu
  Tersangka Pembunuh Chokri Belaid Ditangkap
 
ads1

  Berita Utama
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi

Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden

Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman

Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi

Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden

Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman

Mintarsih Ungkap Hak di Balik 'Penggorengan Saham' Sorotan Menkeu Purbaya

Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2