Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
KPU
Gaji Komisioner KPU Naik
Wednesday 13 Feb 2013 22:01:22
 

Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU).(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menetapkan besarnya uang kehormatan bagi ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Jumlahnya antara Rp5,55 juta hingga Rp23,75 juta.

Hal tersebut diungkapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 11/2013, tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 18 Januari 2013.

Dalam Perpres itu disebutkan penetapan uang kehormatan itu sesuai dengan amanat pasal 118 UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menindaklanjuti dengan menandatangani Peraturan Presiden RI Nomor 11/2013 tersebut.

Dalam Perpres RI Nomor 11/2013 Pasal 2, disebutkan ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU provinsi, serta ketua dan anggota KPU kabupaten/kota mendapat uang kehormatan setiap bulan.

Besarnya uang kehormatan tersebut, ketua dan anggota KPU pusat masing-masing Rp23,75 juta dan 20,625 juta, ketua dan anggota KPU provinsi yaitu Rp9,9juta dan 8,250juta, serta ketua dan anggota KPU kabupaten/kota masing-masing sebesar Rp6,8juta dan Rp5,550 juta.

Selain itu pada pasal 3, disebutkan bagi ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU provinsi dan ketua dan anggota KPU kabupaten/kota yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri, diberikan biaya perjalanan dinas.

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan lebih lanjut mengenai biaya perjalanan dinas dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Sedangkan sesuai pasal 4, menyebutkan, ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan, atau Ketua Komisi Pemilihan Umum, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing. Perpres tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 18 Januari 2013.

Dengan adanya putusan soal uang kehormatan itu, besarannya terjadi kenaikan yang diterima para Ketua dan Anggota KPU tersebut. Sebelumnya, gaji anggota KPU pusat setelah dipotong pajak adalah Rp10,6 juta, sedangkan ketua dan anggota KPU provinsi masing-masing menerima Rp6 juta dan Rp5 juta. Untuk ketua dan anggota KPU kabupaten/kota, masing-masing menerima Rp5 juta dan Rp4 juta.(rm/ipb/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > KPU
 
  Audit Investigasi IT KPU, KPK Buktikan Bukan 'Ayam Sayur'
  Komisi II DPR akan Minta Penjelasan Terkait Dugaan Kecurangan KPU
  Paripurna DPR Setujui Komisioner KPU Bawaslu Periode 2022-2027
  Azis Syamsuddin Imbau Jadikan Pemberhentian Ketua KPU Sebagai Evaluasi
  MA Kabulkan Gugatan Rachmawati, KPU Kehilangan Pijakan Menetapkan Pemenang Pilpres 2019
 
ads1

  Berita Utama
5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara

Pengurus Partai Ummat Yogyakarta Buang Kartu Anggota ke Tong Sampah

Kreditur Kondotel D'Luxor Bali Merasa Ditipu Developer PT MAS, Tuntut Kembalikan Uang

Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

 

ads2

  Berita Terkini
 
Psikiater Mintarsih Ungkap Kalau Pulau Dijual, Masyarakat akan Tambah Miskin

5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara

Psikiater Mintarsih: Masyarakat Pertanyakan Sanksi Akibat Gaduh Soal 4 Pulau

Terbukti Bersalah, Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara

Alexandre Rottie Buron 8 Tahun Terpidana Kasus Pencabulan Anak Ditangkap

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2