JAKARTA, Berita HUKUM - Kelompok Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi) menyatakan aksi Ketua Umum Suryadharma Ali mendukung Prabowo Subianto adalah ilegal. Para pengurus DPP PPP yang telah rapat melewati pergantian hari ini mengklaim mayoritas kader PPP berada di barisannya, bukan di barisan Suryadharma.

"Poin-poin hasil rapat semalam itu merespon surat dari DPD dan DPW seluruh Indonesia. Mayoritas kader sejalan dengan pengurus harian yang rapat tadi," kata salah satu pengurus dari kubu Romi, yakni Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa, kepada detikcom, Sabtu (19/4).

Rapimnas yang akan digelar siang nanti dinyatakan Suharso bisa membahas sembilan poin yang disepakati pada rapat pengurus harian semalam. Meski Rapimnas digelar cukup mendadak, karena menurut Sekjen Romi dilatarbelakangi situasi PPP dewasa ini, namun Suharso optimis mereka akan datang memenuhi kuorum.

"Karena mereka sudah meminta jeda waktu untuk pelaksanaan Rapimnas. Penentuan Rapimnas agar digelar hari ini sudah ditentukan sejak kemarin, sudah dinegosiasikan dengan pengurus," kata Suharso.

Kuorum untuk Rapimnas, dijelaskan Suharso, adalah 2/3 peserta rapat. Undangan rapat ditujukan kepada 33 DPW plus tiga majelis (Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan Partai, dan Majelis Partai), Mahkamah Partai, dan perwakilan DPP (Sekjen atau Waketum dihitung secara kolektif kolegial).

"Rapat nanti antara lain akan membahas koalisi partai dan Pilpres sesuai amanat Mukernas III PPP," kata Suharso.

Sementara, Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergejolak. Sambil menentang manuver Ketua Umum Suryadharma Ali yang mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Subianto, Waketum Emron Pangkapi menyatakan ketertarikannya terhadap koalisi Indonesia Raya yang digagas Amien Rais.

"Saya sangat tertarik dengan ide yang Pak Amien sampaikan," ucap Emron di Kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta, Sabtu (19/4) dini hari.

Emron menyatakan harus ada capres dan atau cawapres yang diusung dari kalangan partai Islam. Tapi belum ada titik temu siapa tokoh yang akan diusung lewat pembicaraan sejumlah parpol Islam di rumah Hasyim Ning, Cikini, Jakarta, Kamis (17/4) kemarin.

"Belum, kalau orangnya kita belum sampai," kata Emron yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut.

Emron menyatakan kehadirannya merupakan perwakilan resmi sebagai pengurus PPP. Meski begitu, segala keputusan akan ditentukan di Rapimnas, sama halnya keputusan PPP akan jadi merapat Gerindra atau tidak.

"Membangun komunikasi koalisi adalah tugas elite partai. Saya hadir dalam forum koalisi partai Islam adalah dalam rangka menjajaki aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan Ormas dan tokoh-tokoh Islam di Indonesia," kata Emron yang dikenal kritis terhadap sikap Suryadharma Ali ini.

Emron menyatakan memang aspirasi kader PPP di tingkat akar rumput memang menghendaki agar koalisi antar partai Islam terwujud. "Dan semestinya dapat memperjuangkan aspirasi itu. PPP itu kan hadir didirkan ulama sebagai alat perjuangan umat Islam," tuturnya.

Jika semua partai Islam berkoalisi, maka menurutnya suara yang terkumpul bisa mencapai lebih dari 30 persen. Ini bisa menjadi kekuatan potensial. Apalagi jika ada partai nasionalis yang masuk seperti gagasan poros Indonesia Raya a la Amien Rais.

"Beliau (Amien) menyebut kalau itu dilakukan, maka partai Islam sangat signifikan dan menang, sepanjang punya tokoh yang dapat diterima semua pihak," katanya.

Emron menuturkan forum koalisi partai Islam itu digagas oleh pembesar Ormas Islam seperti Din Syamsuddin (Ketua PP Muhammadiyah), Ketua MUI Cholill Ridwan, dan Ormas Islam lainya.

Rumah Almarhum Hasyim Ning dipilih lantaran istri Hasyim dikenal sebagai aktivis yang getol memperjuangkan aspirasi umat Islam.

"Dan itu Insya Allah menjadi tempat yang berkah," harapnya.(detik/elza/mad/danu/bhc/sya)