JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Muda (Gema) Hanura menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Gema Hanura menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi hanya akan menyengsarakan rakyat dan memicu meningkatnya kemiskinan, serta pemerintah yang lalu tidak menyediakan transportasi publik yang layak, gagal dalam mengatasi penyelundupan BBM bersubsidi, serta membiarka terjadinya praktek yang merugikan dalam tata niaga minyak nasional.

"DPN Gema Hanura mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi atau menolak," kata Ketua Umum Gema Hanura Erik Satrya Wardhana, saat jumpa pers di Jakarta menyatakan sikap atas rencana kenaikkan harga BBM bersubsidi, Minggu (16/11).

Dia mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan secara langsung mendorong naiknya harga berbagai barang dan jasa, termasuk bahan pokok. Kenaikan bahan pokok ini akan berimbas langsung kepada masyarakat sehingga bisa menurunkan tingkat kesejahteraan. Bahkan, kata dia, imbasnya juga bisa mendorong meningkatnya jumlah pengangguran.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah harus memperbaiki cara penghitungan besaran subsidi BBM, dengan terlebih dulu menghitung harga pokok produksi BBM secara berdaulat dan menggunakannya sebagai patokan dalam menghitung besaran subsidi pada APBN.

Hal yang tidak kalah penting, kata dia, adalah melakukan pengawasan yang ketat kepada penyelundup BBM bersubsidi. Dan juga mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan praktik-praktik yang merugikan dalam tata niaga minyak.

Erik menambahkan, pemerintah juga harus sungguh-sungguh dalam melakukan pembatasan terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Di sisi lain, pembangunan terhadap sistem transportasi publik juga harus dibenahi serta menuntaskan implementasi kebijakan konversi ke bahan bakar gas.

Menurutnya, Pemerintah juga harus melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan APBN dan meningkatkan tax ratio menjadi 13,5 persen pada realisasi APBN tahun 2015. “Lakukan dahulu efisiensi, perbaiki dulu tata niaga, kemudian sungguh sungguh dulu memperbaiki transportasi publik supaya masyrakat mempunyai alternatif. Kan yang beli mobil dan motor bukan orang kaya, ada orang yang sanggup kemudian maksain kredit. Karena gak ada alternatif lain untuk kesana dengan menggunakan motor. Itu kan sama saja pemerintah tidak memberikan alternatif lain. Kemudian kesalahan pemerintah ini harus dibebankan kepada masyarakat, ini kan ga adil,” tegas Erik Satrya Wardhana selaku Ketum Gerakan Muda Hati Nurani Rakyat (Gema Hanura) saat Jumpa Pers dibilangan Cikini Jakarta Pusat, Minggu (16/11).

Namun pada kesempatan terpisah, pada acara lain, Pemerintah melalui Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas, dengan menunjuk Ekonom Faisal Basri sebagai ketuanya. Tim ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan tata kelola sekaligus memberantas mafia migas. Faisal Basri selaku ekonom dan politisi senior mengemukakan, “sudah ada beberapa prevent reserves 3,6 Milyar, kalau rata rata produksi perhari 18.000 barel selama 13 tahun sudah habis. Kemudian potensi reserves 3,6 milyar, 13 tahun sudah habis. Kita tidak terlalu kaya, tidak seperti timur tengah, tapi saya mempunyai keyakinan ditambah gas yang total 151 TFC dapat menopang pembangunan ekonomi yang diharapkan rata2 tumbuh 7% pertahun," jelasnya.

"Mudah-mudahan problem sumberdaya ini dapat menjadi resources kita (kutukan sumberdaya). Kita harapkan dari kutukan ini dapat menjadi berkah, kita harapkan dari reformasi ini menjadi berkah. Berkah itu kan kalau niatnya baik, prosesnya baik hasilnya juga akan baik. Amanah yang disampaikan pak menteri seperti itu, sehingga kita berupaya sumberdaya alam kita untuk kemakmuran rakyat, kita lihat sekarang kan nestapa. Sejak 2012 kita defisit minyak mentah, padahal 2003 kita masih surplus minyak. 2004 mulai defisit 3,8 milyar USD, 2013 menjadi 27,7 milyar USD. Akselerasinya luar biasa cepat, sehingga efeknya ke transaksi berjalan nilai tukar rupiah. Pengaruh kemana mana. Mudah-mudahan dari diagnosis kita ini, kita dapat mendorong bagi maksimalisasi dari migas ini. Karena ditugaskan tidak keseluruhan ESDM namun hanya migas. Karena Migas ini terbesar, dan diharapkan jika telah ditetapkan route mapnya, dapat mudah untuk menata yang lain lain.” jelas Faisal Basri

Kita mendapat situasi dimana seluruh dari 5 kilang kita mengalami pengelolaan yang akut, tidak efisien dan komplesitasnya rendah.

“Kilang kita tidak mampu mengolah klu yang beragam, jadi hanya klu tertentu. Produknya pun tidak dapat menghasilkan nilai tambah yang baik. Sejak 5 tahun terakhir rata rata kerugian kilang kita 10 triliun per tahun. Karena biaya pengolahan rata-rata 104% dari Mobs 4% diatas harga mobs, kadang kadang lebih baik import daripada produksi, semakin banyak produksi semakin merugi, secara korporate dapat dimengerti, namun secara nasional problem besar. Itulah masalah di Hilir”.

“Cadangan konsumsi masyarakat, 10 tahun lalu kita dapat menyimpan selama 30 hari lamanya cadangannya. Sekarang demand naik (permintaan) namun kapsitas tidak berubah. Sekarang kita hanya dapat menyimpan untuk 18 hari. Kita tidak memiliki strategi fiskal. Cadangan simpanan yang tidak digunakan yang hanya digunakan saat keadaan darurat (strategi fiskal).

18 hari cadangan konsumsi dengan pasar sebesar ini itu adalah objek empuk dari market. Dimana posisi kita lemah, kita menjadi bulan bulanan market. Seringkali kita dapat membeli BBM saat harga saat tinggi.

“Gasoline dan Solar kita menjadi pengimport terbesar ke 2 di dunia. Solar kita kalah dari prancis, gasoline kalah dari meksiko. Namun jika digabungkan kita menjadi pengimpor solar dan gasoline terbesar di dunia. Volumenya 27.000 barel setiap hari," pungkasnya.(bhc/mnd)