Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Gerindra
Gerindra: Kami Tidak Terima Buruh Lokal Diacuhkan, Buruh Cina Diistimewakan!
Monday 31 Aug 2015 19:47:03
 

nggota komisi VI DPR-RI Fraksi Gerindra, Ir. Bambang Haryo.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota komisi VI DPR-RI Fraksi Gerindra, Ir. Bambang Haryo, mengecam keras situasi yang menimpa tenaga kerja lokal. Seperti diketahui beberapa hari belakangan santer terdengar bahwa tenaga kerja dari Tiongkok sudah masuk dan di beberapa tempat mendominasi lapangan kerja.

"Saya hari ini membaca berita bahwa buruh dari Tiongkok mendapat perlakuan istimewa sementara buruh kita ditelantarkan bahkan banyak yang terkena PHK. Jika benar itu yang terjadi, kami sebagai wakil rakyat akan membela sampai titik darah penghabisan. Tidak akan kami biarkan orang Indonesia terjajah di negeri sendiri," tutur Bambang di Jakarta, Senin (31/8).

Ia juga lanjut mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang terkadang diambil dengan tergesa-gesa dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Bambang memperingatkan Jokowi-JK untuk segera memperbaiki kinerja jika masih ingin memimpin Indonesia.

"Kita lihat saja Malaysia, ribuan orang bisa turun ke jalan, jangan sampai di Indonesia terjadi seperti itu lagi. Untuk itu saya meminta pemerintah memperbaiki kinerja. Jika ingin mengambil keputusan, resikonya harus dihitung dahulu jangan tergesa-gesa dan yang terutama kepentingan rakyat Indonesia harus jadi prioritas, bukan kepentingan asing!," tutupnya.(pg/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Partai Gerindra
 
  Gara-gara Benur, Gerindra Babak Belur
  Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor
  Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra dan Tak Incar Posisi
  Menang Gugatan Pengadilan, Mulan Jameela dkk Siap Menatap Senayan
  Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
 
ads1

  Berita Utama
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat

Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

 

ads2

  Berita Terkini
 
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat

Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"

Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2