Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Minyak
Gerindra Tuntut Pemerintah Tidak Malas Berpikir, Tingkatkan Produksi Minyak Dalam Negeri
Monday 18 Feb 2013 20:44:47
 

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadil Zon.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menurunnya produksi minyak dalam negeri, menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadil Zon, merupakan bukti kemalasan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono untuk berfikir dan bekerja.

Pasalnya, anggota DPR RI ini tidak percaya dengan alasan pemerintah terkait dengan turunan produksi dalam negeri tersebut. Dimana dalil pemerintah selalu menyalahkan berkurangnya cadangan minyak dan banyak sumur-sumur minyak yang usia sudah tua. "Padahal hal itu belum tentu benar," ujar Fadil melalui rilis kepada Pewarta BeritaHUKUM.com, Senin (18/2).

Sebelumnya, Fadil mengungkapkan pada tahun 2001 kita bisa memproduksi sebanyak 1,3 juta barel perhari. Tetapi, pada masa pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada tahun 2007, produksi minyak hanya bisa memperoleh 964.000 barel. "Dan hal itu terus menurun. Seperti pada tahun 2012 hanya mampu 826.000 barel per hari," ungkapnya.

"Padahal dalam sehari saja kebutuhan minyak dalam negeri mencapai 1,3 juta barel. Namun kemampuan produksi minyak hanya 826 ribu barel per hari. Sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut harus dengan cara impor dan biaya subsidi," ungkapnya.

Atas dasar itulah, dirinya berharap pemerintah bisa berpikir dan bekerja untuk berupaya meningkatkan jumlah produksi minyak guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.(bhc/riz)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2