SURABAYA, Berita HUKUM - Kinerja DPD Partai Golkar (PG) Jatim di bawah komando Martono (ketua non aktif sangat memprihatinkan. Hasil survei terakhir tentang elektabilitas PG, untuk 77 dapil seluruh Indonesia, di Jatim yang miliki 11 dapil, Golkar hanya berada di urutan kelima dan masih berada di kisaran angka 7 persen.

Ini kalah dibandingkan dengan hasil elektabilitas suara PDIP, PKB, Partai Gerindra dan Partai Demokrat di Jatim.

"Untuk itu kami akan bekerja ekstra lima kali lipat, karena hanya miliki waktu mepet delapan bulan hingga April 2014. Ini karena targetnya menaikkan tiga kali lipat dari 7 persen itu jadi 20 persen," tegas Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu DPP PG Ridwan Hisjam kepada wartawan, Kamis (18/7).

Untuk itu, pihaknya akan menertibkan pengurus dan kader melalui satu komando di tingkat provinsi, dapil dan kabupaten/kota. DPP akan melakukan pressure secara masif, tetapi tidak harus otoriter.

Ridwan Hisjam juga ditunjuk sebagai Koordinator Pemenangan Pemilu Caleg di Jatim (Kordaprov) Jatim. Jika di TNI, perannya mirip setingkat Kodam V/Brawijaya. Dia mengangkat 11 panglima perang setingkat Komandan Korem (Danrem) yang menjadi Koordinator di 11 dapil di Jatim.

Ke-11 penglima perang itu adalah Gesang Budiharso (dapil I), Harbiah Solahuddin (dapil II), Hardi Susilo (dapil III), Taufik Hidayat (dapil IV), Jonannes Nurwono (dapil V), Sarmudji Sekjen AMPG (dapil VI), Gatot Sudjito (dapil VII), Yusuf Husni (dapil VIII), Satya Yuda (dapil IX), Edi Kuntadi (dapil X) dan Bambang Nursalim (dapil XI).

"Para 'panglima perang' Golkar di Jatim itu akan dikumpulkan besok Jumat di DPD Partai Golkar Jatim," tegasnya, seperti yang dikutip dari beritajatim.com, pada Kamis (18/7).

Sementara itu, Golkar juga menargetkan kembali merangkul kaum Nahdliyyin di Jawa Timur sebagai salah satu bentuk upaya memenangkan partai tersebut pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

"Untuk mewujudkannya, Golkar akan menggandeng Satuan Karya Ulama dan akan berada di garda terdepan mengawal suara Nahdliyyin," kata mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim tersebut.

Dia menjelaskan, sekitar tahun 1971, Partai Golkar besar di Jatim karena memiliki tiga simpul kekuatan pondok pesantren besar yang mengawal suara Nahdliyyin, yakni Pondok Pesantren Darul Ulum di Jombang, Pondok Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Takeran-Magetan dan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong di Probolinggo.

"Saat ini, tiga simpul itu harus diperkuat. Bahkan, harus menambah simpul-simpul lainnya sebagai bagian dari upaya penguatan suara. Sekali lagi, jangan dilupakan bahwa orientasi Golkar adalah kaum Nahdliyyin," tuturnya.

Di samping itu, kata dia, langkah berikutnya untuk menjadikan Golkar kembali berkuasa yakni dengan melakukan pendekatan kelompok kultural, salah satunya membina Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan (BKOK). "Kami juga akan merangkul cendekiawan, akademisi dan sejumlah pihak lainnya untuk mengawal suara Golkar," imbuhnya.

Plt Ketua DPD PG Jatim Zainudin Amali diminta DPP melakukan konsolidasi secara vertikal (provinsi), pengurus yang tidak aktif agar direvitalisasi (melalui perombakan total atau rapat pleno). Selain itu juga dilakukan konsolidasi horizontal satu bulan ke depan bersama organisasi pendiri, organisasi yang didirikan dan sayap Partai Golkar di Jatim.

Dia berharap, semakin merosotnya kursi Golkar di DPRD Jatim setiap periodenya menjadi bahan evaluasi ke depan. "Periode saya jadi ketua (2000-2004), di DPRD Jatim dapat 15 kursi, kemudian menurun menjadi 11 kursi ketika Soenarjo memimpin (2004-2009). Dalam survei internal terakhir, jika pemilu dilaksanakan hari ini maka hanya akan mendapat 7 kursi saja. Ini yang harus diubah agar semakin besar," pungkasnya.(tok/kun/bjc/bhc/rby)