*Usulkan Teten Masduki dan aktivis ICW jadi juru bicara kepresidenan

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Golkar berjanji takkan melakukan manuver politik menjelang perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Partai ini menjamin takkan meminta penambahan jatah kursinya dalam kabinet pimpinan SBY-Boediono tersebut.

Namun, Golkar tetap meminta Presiden SBY melakukan reshuffle, karena sangat penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja para menteri yang belum memuaskan ini. "Partai Golkar takkan proaktif. Kami hanya dalam posisi menunggu apa yang akan dilakukan Presiden nanti," kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/10).

Menurutnya, reshuffle merupakan hal penuh dari presiden dan Golkar takkan ikut campur. Hal ini berbeda, ketika presiden mengusulkan calon Kapolri, Panglima TNI dan Gubernur BI. Partainya berhak ikut campur, karena dimungkinkan dalam UU untuk menentukan posisi tersebut. "Kaninet berbeda dengan pejabat yang dipilih melalui mekanisme DPR,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini, Priyo menyarankan kepada SBY untuk melirik orang-orang dari LSM yang kritis dimasukan untuk menunjang kinerjanya. "Presiden bisa menarik aktivis LSM garis keras. Bisa Teten Masduki atau tokoh-tokoh ICW yang terkenal sangat kritis. Mereka bisa jadi juru bicara,” ujar dia.

Pada akhirnya, Priyo pun menyarabkan kepada semua pihak untuk menunggu pengumuman perombakan kabinet yang dilakukan Presiden SBY dalam beberapa hari ke depan. “Kami sepenuhnya menunggu hasil rembugan presiden dan wapres. Presiden punya hak prerogatif sesuai anamat konstitusi,” selorohnya.(tnc/rob)