JAKARTA, Berita HUKUM - Meski beberapa perangkat Elektronic Road Pricing (ERP) sudah terpasang di beberapa lokasi jalan, hampir dipastikan penerapan jalan berbayar ERP ini batal.

Hal ini dikarenakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ingin membisniskan jalan umum. Dirinya lebih memilih penuntasan sistem transportasi.

Menurut Anies, penuntasan pola transportasi umum menjadi hal sangat penting untuk mengurai kemacetan.

"Kami lebih penting bangun transportasi umum daripada ERP-nya. Kami tidak ingin ada kesan pemprov membisniskan jalan umum," kata Anies, Sabtu (12/1).

Mantan Menteri Pendidikan tersebut mengatakan, Jakarta lebih membutuhkan moda transportasi yang terintegrasi untuk mendorong masyarakat berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Yang lebih penting itu membuat transportasi umum lebih banyak. Kan di situlah inti dari kebijakan kita," katanya.

Anies yakin, kemacetan akan terurai dengan sendirinya bila pola transportasi sudah terintegrasi sehingga angkutan umum akan menjadi primadona bagi warga.

Sementara, ERP merupakan sistem jalan berbayar yang rencananya akan menggantikan sistem ganjil-genap, guna menekan angka kemacetan di ibukota Jakarta.

Sistem ini menggunakan kamera elektronik yang merekam setiap nomor polisi kendaraan yang masuk ke lokasi jalan berbayar. Kemudian lewat pemindai elektronik, kendaraan akan dikenakan biaya besarnya sesuai tarif jalan berjalan.(dbs/tbn/akurat/bh/sya)