ACEH, Berita HUKUM - Solidaritas untuk Rakyat Daerah Terpencil (SuRaDT) menilai kinerja kepala dinas sosial Aceh sangat memprihatinkan. Padahal dinas ini merupakan salah satu dinas yang harus optimal karena berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat, jika tidak maksimal, maka akan berdampak langsung kepada kondisi sosial rakyat Aceh.

"Ironisnya, hingga saat ini serapan anggaran pada dinas sosial Aceh masih sangat rendah," demikian dikatakan Manajer Humas SuRaDT, Al-Qudri, Kamis (3/9).

Dirinya juga menilai, hal ini dikarenakan oleh kabid diganti secara suka-suka dan terkesan nepotisme, tanpa melihat proposional dan profesional serta tingkat kelayakan. Selain itu, faktor lainnya indikasi adanya oknum luar yang mempengaruhi kebijakan kepala dinas sehingga berdampak kepada kebijakan kepala dinas ditentukan oleh orang lain. Jika kebijakan dipengaruhi oleh kepentingan oknum, secara otomatis kepentingan rakyat diabaikan.

Sekarang ini, tambah dia, Pemerintah Aceh masih dihadapkan pada kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial, seperti: kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, kerasingan/ keterpencilan, korban bencana, diskriminasi, korban tindak kekerasan dan eksploitasi. Menurut dia, jika pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat terabaikan, dan dinas kinerja dinas sosial Aceh diam saja, maka tak dapat di elakkan jika kondisi ini dibiarkan begitu saja konflik sosial dikalangan masyarakat Aceh akan mengancam. Padahal anggaran otsus Aceh 2027 akan berakhir, tetapi hal ini tidak dimanfaat secara optimal untuk rakyat Aceh.

Belum lagi jika kita lihat masih sangat banyak anak terlantar di Aceh, pekerja anak yang masih tinggi, kondisi masyarakat adat di daerah terpencil yang masih memprihatinkan dan kurang diperhatikan, bahkan penanganan kebencanaan juga selama ini terkesan lambat. Jelas ini, tupoksi kerja dinas sosial Aceh.

Melihat kondisi itu, maka SuRaDT mendesak agar Gubernur segera lakukan evaluasi, demi menyelamatkan nasib rakyat Aceh. Kalau tidak siap memperhatikan kondisi rakyat Aceh, ganti saja pimpinan instasi tersebut agar rakyat tidak terus dirugikan.(bh/sul)