Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Demokrasi
Guntur Romli: Hoaks Sebabkan Kualitas Demokrasi Turun
2019-01-22 20:22:03
 

Diskusi 'Menjaga Demokrasi dari Bahaya Hoaks untuk Pemilu yang Jujur dan Berintegritas' yang digelar Indonesian Democracy Network (IDN) di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (22/1).(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) yang juga politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli mengatakan, penyebaran hoaks yang semakin masif menyebabkan menurunnya kualitas demokrasi.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi 'Menjaga Demokrasi dari Bahaya Hoaks untuk Pemilu yang Jujur dan Berintegritas' yang digelar Indonesian Democracy Network (IDN) di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (22/1).

"Semakin banyak pendapat dan kritik, kualitas demokrasi meningkat. Karena ada pertempuran ide gagasan. Setelah reformasi harusnya kualitas demokrasi kita semakin baik. Namun karena hoaks, menjadi semakin menurun," ujar Guntur.

Dijelaskan Guntur, politik identitas yang bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) bisa disisipkan mempengaruhi opini publik. Hal ini tentunya merusak hasil dari demokrasi, termasuk pemilu. Dengan hoaks, pemimpin yang berkualitas berpotensi tidak dipilih ketika ajang kontestasi. Selain berbahaya, hal ini dipandang sebagai kemunduran. "Padahal konsep politik modern itu memilih pemimpin berdasarkan meritokrasi," ucapnya.

Oleh karena itu, Guntur mengajak seluruh pihak memerangi hoaks karena merusak demokrasi yang telah dibangun. Caranya dengan memberikan pencerahan ke masyarakat, terlebih oleh orang-orang yang mampu membedakan hoaks-tidaknya suatu informasi.

"Apa kita biarkan hoaks merusak demokrasi? Atau kita memberikan alternatif-alternatif. Bagi saya kita harus memberikan pencerdasan politik ke masyarakat. Anda boleh kritik lawan, tapi jangan fitnah. Harus menyampaikan sesuatu berdasarkan kenyataannya yang ada," paparnya.

Selain diskusi, turut digelar deklarasi pemilu damai oleh IDN. Mereka berkomitmen menjaga pelaksanaan Pemilu 2019 yang aman, jujur dan adil. "Juga siap menjadi garda depan melawan berita berita hoaks dengan upaya preventif," kata perwakilan IDN, Abdal.(bh/mos)



 
   Berita Terkait > Demokrasi
 
  Kontroversi Presiden RI, Pengamat: Jokowi Mau Membunuh Demokrasi Indonesia!
  Jangan Golput, Partisipasi Generasi Muda di Pemilu Penentu Indeks Demokrasi
  Yanuar Prihatin: Sistem Proporsional Tertutup Bahayakan Demokrasi
  Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Tak Lagi Sehat Sejak Maraknya 'Buzzer' di Medsos
  Jelang Tahun 2023, Fadli Zon Berikan Dua Catatan Kritis Komitmen Terhadap Demokrasi
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2