JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar upacara peringatan Hari Dharma Karyadhika (HDKD) yang jatuh setiap tanggal 30 Oktober dilapangan Kantor Kemenkumham, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada, Selasa (30/10).

Upacara HDKD 2018 dipimpin langsung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

Dalam amanatnya Menteri Yasonna berpesan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkumham agar selalu berbuat yang terbaik dalam melayani masyarakat. Karena itu, kata Yasonna, peringatan HDKD 2018 harus dimaknai sebagai upaya memupuk semangat sekaligus mengasah kemampuan intelektual dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita harus membangun semangat yang tinggi untuk terus mencapai prestasi yang cerdas dan berwibawa" ujar Menteri Yasonna, Selasa (30/10).

Kemenkumham memilih binatang tupai sebagai simbol atau maskot HDKD 2018. Menurut Yasonna, tupai menggambarkan hewan yang cerdas, lincah, tangguh dan pantang menyerah. Sebelumnya pada peringatan HDKD 2017, Kemenkumham memilih kuda sebagai logo HDKD.

Eksistensinya Kemenkumham, kata Menteri Yasonna di buktikan dengan kinerja nyata melalui pengabdiannya kepada bangsa dan negara dalam memberikan kepastian hukum yang menyeluruh demi pemerataan yang berkeadilan. Dia juga meminta kepada ASN Kemenkumham agar menjadikan momentum ini sebagai langkah terbaik mengevaluasi capaian kinerja dan terus menjaga sinergitas dalam berkinerja.

"Berkali kali saya katakan pentingnya bersinergitas dan bergotong royong untuk mempermudah dan meringankan pekerjaan," ujarnya.

Yasona juga mengatakan bahwa waktu sudah berubah, birokrasi semua sudah berubah kearah yang lebih baik. Ia menegaskan agar ASN Kemenkumham terus melakukan perubahan-perubahan seiring berubahnya dunia.

"Semua berubah kalau kita tidak mengikuti perubahan itu dengan baik maka kita akan tergusur." tutupnya.

Kegiatan upacara hari lahirnya Kemenkumham juga diperingatai serentak oleh seluruh jajaran pejabat dan pegawai dilingkungan Kemenkumham baik di tingkat pusat ataupun daerah.(bh/amp)