JAKARTA, Berita HUKUM - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Pimpinan Abdul Muis Amiruddin membongkar lima dosa Jokowi. Itu adalah respons jelang dua tahun kepemimpinan Joko Widodo.

"Pertama, sengkarut penanganan covid-19 dan ketiadaan kebijakan transisi," kata Muis surat instruksi nomor 144/A/Sek/12/1443, Kamis (5/8).

Muis menyoroti alokasi dana anggaran yang fantastis untuk pandemi, tetapi tidak dibarengi oleh transparansi. Selain itu, kebijakan yang dijalankan sering kali membuat rakyat panik dan belum siap.

"Kedua, pengkerdilan ruang sipil, ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik," katanya.

Pj PB HMI ini mengungkap sejumlah pasal, misalnya Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 yang membuat pembuat konten dirugikan tanpa kepastian pelanggaran pemuatan konten. Selain itu, adanya pembentukan polisi siber juga mengarah pada isu kritisme terhadap pemerintah.

Selanjutnya, yang ketiga ialah political will dan semangat anti korupsi yang semakin dipertanyakan.

Sebab, Transparancy International Indonesia mengemukakan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan dari 40/100 menjadi 37/100.

"Keempat, UU Cipta Kerja yang mengorbankan hak-hak buruh," katanya. Menurutnya, dalam masa pandemi ini UU Ciptaker tersebut justru membenani hak-hak buruh dalam berbagai aspek. Ada pun, yang kelima ialah pelanggaran Hak Asasi Manusia dan rasisme.

Muis mengatakan, sejak pandemi merebak, negara seperti didesain dalam keadaan darurat. Pelanggaran HAM pun terjadi di berbagai bidang. Mulai dari masyarakat, jurnalis, aktivis, hingga mahasiswa mengalami pembungkaman dan intimidasi.

Seperti diketahui, saat ini ada dua kepengurusan HMI yang sama-sama mengaku sah, yakni pimpinan Abdul Muis dan Raihan Ariatama.

HMI Pimpinan Muis membongkar dosa kepemimpinan Jokowi dan menyerukan adanya aksi massa pada 6 dan 13 Agustus 2021, serta aksi puncak pada 16 Agustus 2021.

Sebaliknya, Raihan justru membantah akan menggelar aksi demo.(cv/ap/genpi.co/bh/sya)