JAKARTA, Berita HUKUM - Telah banyak perubahan yang dialami oleh Indonesia setelah 71 tahun merdeka. Perubahan yang dilakukan salah satunya yaitu terkait dengan partisipasi keadilan yang berhubungan erat dengan pembangunan politik nasional.

"Setidaknya ada tiga hal yang ingin kita elaborasi dalam hal merekonstruksi kembali pembangunan politik nasional yang berbasis kepada kemajemukan partisipasi keadilan," ungkap Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah pada Kamis (4/8) bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam acara Diskusi Terbatas yang mengangkat tema "Pembangunan Politik Nasional Berbasis Kemajemukan Bangsa Menuju Partisipasi yang Berkeadilan".

Haedar mengungkapkan, pertama, kita harus mencoba merekonstruksi pemikiran pembangunan politik bangsa secara umum. "Kalo kita tidak merekonstruksi pemikiran pembangunan politik, maka kita akan berjalan pragmatis," ungkap Haedar.

"Berjalan pragmatis dalam hal ini yaitu spekulatif, ketika akan jatuh kita juga ikut jatuh, ketika bangkit kita juga akan bangkit," tambah Haedar.

Kedua, kemajemukan tidak lahir dari realitas yang tumbuh sekarang. "Kemajemukan yang terjadi mengikuti arus yang ada, antara mayoritas dengan minoritas, maupun antar etnik," jelas Haedar.

Ketiga, jika menyangkut pautkan dengan partisipasi politik, lebih khusus lagi rekonstruksi keadilan, rekonstruksi mau tidak mau harus bisa menemukan titik temu diantara tiga hal, yaitu value (nilai), realitas, dan strategi.

"Terkait dengan value didalamnya terdapat spirit dan jiwa yang menjadi kunci fundamental mengarahkan jalan bangsa kedepan," ungkap Haedar.

"Selain itu konstruksi dalam hal realitas, yang berkaitan dengan realitas budaya dan ekonomi," kata Haedar.

"Dan yang terakhir adalah strategi, strategi dalam hal ini menentukan kedua tuntutan tersebut kolaborasi antara value dan juga realitas. Jika terjadi kekeliruan dalam menentukan strategi maka akan memunculkan permasalhan-permasalahan baru di masyarakat," tutup Haedar.(adam/muhammadiyah/bh/sya)