Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Defisit
Hafisz Thohir Nilai Tak Perlu Ada Pelebaran Defisit
2020-04-01 10:28:51
 

Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir.(Foto: Arief/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskursus pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dari 3 persen menjadi 5 persen direspon kritis. Pemerintah mestinya mengoptimalkan dahulu pos-pos anggaran yang bisa digunakan, seperti anggaran pemindahan ibu kota dan infrastruktur.

Adalah Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir yang mempertanyakan hal ini ketika dimintai tanggapannya soal rencana pemerintah memperlebar angka defisit tersebut untuk APBN 2020. "Anggaran pindah ibu kota dan infrastruktur yang besar sudah dioptimalisasi? Kalau sudah mestinya tidak perlu ada pelebaran defisit anggaran," tuturnya, Selasa (31/3).

Pelebaran defisit bisa saja untuk antisipasi keadaan yang lebih buruk dari perkiraan, sehingga Indonesia masih punya contingensi plan dengan adanya pelebaran defisit. Tapi, harus dibuka dulu dana infrastruktur, dana pindah ibu kota, dan dana lain yang bisa direalokasikan sebelum menggunakan pinjaman baru dari pelebaran defisit hingga 5 persen tersebut.

"Sebagai mitra kerja di Komisi XI, saya memahami pelebaran ini. Artinya, jika memang sangat diperlukan, barulah opsi ini akan dikeluarkan oleh pemerintah, karena pelebaran defisit lebih kepada second line of defence. Hanya bila keadaan ekonomi memburuk di luar perkiraan, baru digunakan," urai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, lanjut Hafisz, harus menjelaskan secara rinci kepada Parlemen terkait pelebaran defisit anggaran dari 3 persen menjadi 5,07 persen. Ia mengimbau Pemerintah berhati-hati mengambil kebijakan krusial ini. Sekali lagi, masih banyak potensi anggaran yang bisa direalokasi secara konstruktif, kredibel, dan prudent, sehingga keuangan negara berjalan berkelanjutan.

Kenaikan defisit jadi 5,07 persen dari sebelumnya 1,76 persen (naik 3,31 persen dari PDB) atau senilai Rp 530 triliun itu, berarti melebihi total dana stimulus Rp 405,1 triliun. Apalagi, sambung legislator dapil Sumatera Selatan I itu, masih ada dana standby (cash, audit BPK) dari SAL/SILPA tahun 2017-2018-2019 sebesar Rp 270 triliun di rekening negara. Dengan dana sebesar ini, tentu defisit 5,07 persen masih dapat dihindari.

"Saya tegaskan agar dalam perencanaan ini semua, potensi dan sumber keuangan yang ada diprioritaskan terlebih dahulu sebelum melakukan pilihan pelebaran defisit 5 persen," paparnya. Hafisz lebih jauh merinci beberapa anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari pelebaran defisit, yaitu Dana Desa, dana Pilkada, dana pemindahan ibu kota, realokasi Dana alokasi Khusus (DAK), hingga anggaran proyek-proyek infrastruktur dengan total dana sebesar Rp 419,2 triliun.

Jika anggaran ini direalokasi secara komprehensif, maka nilainya lebih dari Rp 700 triliun. Itu bisa digunakan untuk bantuan sosial, subsidi, jaminan sosial, dan penguatan dunia usaha. Ekonomi pun masih dapat teratasi. "Jika melihat pelebaran sampai 5,07 persen, saya kok melihat Ibu Sri Mulyani tidak cukup yakin dalam 3 tahun ke depan pendapatan negara dari pajak dan non pajak akan terpenuhi. Terbukti defisit 5 persen ditentukan selama 3 tahun anggaran. Kita harus bersiap hadapi utang negara yang meningkat tajam," pesannya.(mh/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Defisit
 
  Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5 Persen
  Banggar: Jangan Sampai Terlena Pelebaran Defisit Lewati 3 Persen di 2023
  DPR Harap Revisi UU KUP Mampu Kembalikan Defisit Anggaran 3 Persen di 2023
  Hafisz Thohir Nilai Tak Perlu Ada Pelebaran Defisit
  Penerimaan Loyo, Defisit APBN Januari 2020 Rp 36,1 Triliun
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sekjen PBB Sebut Dunia Dalam Bahaya, HNW: PBB Jangan Mandul

HUT Lalu Lintas Polri ke-67, Kapolri Listyo Sigit Luncurkan Program Prioritas E-TLE Nasional

KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

OTT KPK di MA, Firli Kembali Tegaskan Pentingnya Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

Diduga Merampas Tanah Warga Tanpa Hak, Juanda Mustapa Dilaporkan ke Kejaksaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2